Menguji SEMA Peninjauan Kembali, Dikandangnya Sendiri Organisasi Masyarakat Sipil daftarkan Pengujian SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali

Menguji SEMA Peninjauan Kembali, Dikandangnya Sendiri Organisasi Masyarakat Sipil daftarkan Pengujian  SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali

Masyarakat Sipil  yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute, dan Ikohi menganggap SEMA 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali Menghalangi Akses Terpidana dan Ahli Warisnya untuk Mendapatkan Keadilan

Pada Hari ini, Jumat, 17 April 2015, Koalisi Anti Hukuman Mati: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Ikohi  dan Setara Institute secara resmi mendaftarkan permohonan hak uji materi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjuan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014) ke Mahkamah Agung, Sema tersebut berisikan pembatasan pengajuan Permohonan Kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali atas dasar ditemukannya bukti baru atau novum.

Permohonan hak uji materi ini diajukan karena Mahkamah Agung tidak mau membatalkan SEMA 7/2014 tersebut.

ICJR,  Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Ikohi dan Setara Institute menilai kehadiran SEMA 7/2014 telah bertentangan dengan UUD 1945, sejumlah undang-undang, antara lain UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP, yang menyatakan permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam permohonannya, ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan SEMA 7/2014 dan menghormati putuasan Mahkamah Konstitusi.

ICJR menilai bahwa adanya upaya hukum peninjauan kembali merupakan jalan keluar dari kemungkinan terjadinya praktik peradilan sesat yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga pada saat Mahkamah Agung membatasi pengajuan permohonan kembali hanya satu kali, secara tidak langsung maka Mahkamah Agung telah memutus hak individu untuk mendapatkan keadilan.

Gugatan ini juga dilakukan unutuk mengingatkan Ketua Mahkamah Agung bahwa kewajiban penemuan kebenaran materil dalam hukum pidana tidak seharusnya dibatasi oleh persyaratan yang bersifat formil atau administratif seperti pembatasan jumlah permohonan peninjauan kembali. Dengan diterbitkannya SEMA 7/2014, Ketua Mahkamah Agung telah menciptakan ketidakpastian hukum karena pada saat yang sama KUHAP yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan jika permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali. Tindakan Ketua Mahkamah Agung dengan membatasi jumlah permohonan peninjauan kembali adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangannya pada SEMA 7/2014, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembatasan pengajuan permononan peninjauan kembali dilakukan agar terciptanya kepastian hukum, terutama mengenai kepastian eksekusi putusan apabila permohonan peninjauan kembali dapat  diajukan lebih dari satu kali. Alasan ini jelas tidak berdasar karena secara jelas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa pengajuan permohonan kembali tidak menunda eksekusi. Dan jika eksekusi putusan telah dilakukan, Permohonan Peninjauan Kembali juga masih dapat diajukan oleh Ahli Waris dari Terpidana. Sehingga alasan bahwa Peninjauan Kembali yang tanpa batas akan menunda eksekusi adalah alasan yang tidak berdasarkan oleh hukum.

ICJR,  Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Ikohi dan Setara Institute juga menilai SEMA 7/2014 juga bertentangan dengan persyaratan formil suatu undang-undang. Pada hakikatnya surat edaran merupakan instrumen administratif yang keberlakuannya bersifat internal insitusi Mahkamah Agung. Namun, ketentuan yang diatur pada SEMA 7/2014 justru mengikat seluruh masyarakat Indonesia dan membatasi hak asasi manusia untuk mendapatkan proses persidangan yang adil paska putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013.

Unduh Permohonan JR SEMA 7/2014 disini

Unduh Putusan No 27 P/HUM/2015 disini

Artikel Terkait



Related Articles

Menagih Janji Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Implementasi Protokol Opsional Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak

Pada 24 September 2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (yang selanjutnya

Mn, Wd, Sup v. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Perkara ini berawal dari meninggalnya Darnis sebagai pemangku soko Datuak Naro. Kemudian berdasarkan kesepakatan kaum ditunjuklah penggantinya yaitu

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights adalah sebuah perjanjian multilateral yang diadopsi