“Pasal Penyadapan tanpa ijin Pengadilan” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme

Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 70-73 (Pasal 31 tentang Penyadapan)

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Pengaturan Penyadapan dalam RUU ini patut dipertanyakan sebab beberapa aturan yang justru ada di dalam UU telah sengaja dihilangkan dalam RUU ini terutama prosedur penyadapan tanpa ijin Pengadilan. Dalam UU terorisme, Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dan tindakan ini harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. RUU justru ingin menghapuskan mekanisme tersebut.

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) penyadapan dalam pasal ini seharusnya adalah penyadapan dalam konteks penegakan hukum, bukan bagi kepentingan intelijen, sehingga mekanismenya harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar fair trial.

Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Sehingga hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga Negara.

Artikel Terkait



Related Articles

Nasib Kodifikasi dalam RKUHP Segera Ditentukan

“Panja R KUHP Komisi III harus cermat menghitung implikasi dan nasib tindak pidana khusus yang akan masuk di KUHP,  akan

ICJR: Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma akibat Penundaan Eksekusi yang Berkepanjangan (death row phenomenon)

Eksekusi hukuman mati seharusnya tidak diperkenankan terhadap seorang narapidana yang berada dalam kondisi penundaan yang cukup lama sesuai dengan norma

ICJR Kritik Penetapan Tersangka Dua Komisioner Komisi Yudisial

Dua Komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahur dikabarkan telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan penistaan terhadap Hakim Sarpin