“Pasal Penyadapan tanpa ijin Pengadilan” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme

Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 70-73 (Pasal 31 tentang Penyadapan)

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Pengaturan Penyadapan dalam RUU ini patut dipertanyakan sebab beberapa aturan yang justru ada di dalam UU telah sengaja dihilangkan dalam RUU ini terutama prosedur penyadapan tanpa ijin Pengadilan. Dalam UU terorisme, Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dan tindakan ini harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. RUU justru ingin menghapuskan mekanisme tersebut.

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) penyadapan dalam pasal ini seharusnya adalah penyadapan dalam konteks penegakan hukum, bukan bagi kepentingan intelijen, sehingga mekanismenya harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar fair trial.

Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Sehingga hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga Negara.

Artikel Terkait



Related Articles

HPP dan Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP

Dalam konteks penghargaan terhadap hak-hak dasar warga negara, praperadilan merupakan salah satu materi terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ICJR : Hampir 4 Tahun Diabaikan, Pemerintahan Jokowi Harus Percepat Pengaturan Perampasan Aset

“Perampasan dan pengelolaan aset kejahatan dapat berkontribusi bagi sumber keuangan negara” Beberapa saat lalu, beberapa media memberitakan dugaan pencurian aset

Meningkatnya Ancaman Pidana Dalam Pasal Penghinaan RKUHP

Tindak pidana penghinaan dalam KUHP: unsur atau elemen penghinaan harusnya lebih presisi, alasan Pembenar lebih diperluas dan ancaman pidana yang