Problem dalam Implementasi bagi Justice Collaborator (JC) Indonesia Masih Ditemukan

ICJR : Pemberian Status Justice Collaborator (JC) harus selektif dan hati hati

Pasca revisi UU Perlindungan saksi dan korban (UU No 31 Tahun 2014) problem penerapan perlindungan  tersangka yang  bekerjasama atau lebih dikenal sebagai Justice Collaborator (JC) masih mengalami kendala. Hal ini terungkap Dalam rapat Koordinasi Aparat penegak Hukum dan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh LPSK RI di Bali Hari ini. Beberapa institusi aparat penegak hukum (apgakum) masih menemukan beberapa kendala soal JC.  Kendala-kendala tersebut  mencakup persyaratan JC , prosedur pengajuan,  lembaga yang menetapkan status JC maupun dalam hal perlindungan dan reward bagi JC.

Dalam Monitoring ICJR, Data pemberian  status JC di beberapa Intitusi sampai saat ini masih menunjukkan bahwa instrumen JC masih diharapkan oleh para pelaku yang berniat membantu aparat penegak hukum.  Berdasarkan Data KPK, tahun 2016 saja ada 21 permohonan tersangka Korupsi yang meminta status JC di KPK. dari 21 permohonan ada 1 kasus yang di terima sebagai JC dan 10 ditolak/tidak memenuhi syarat dan 10 permohonan masih proses. Sedangkan menurut data LPSK sampai dengan tahun 2016 ada 8 kasus dimana tersangka atau terdakwa telah mendapatkan status JC dari LPSK dan dalam perlindungan LPSK. Seluruh kasus tersebut adalah kasus korupsi. Sedangkan Data dari BNN di tahun 2016 ada 8  narapidana yang meminta starus JC, dan seluruhnya di tolak oleh BNN karena tidak pernah bekerjasama dengan penyidik dan sebagain tidak pernah disidik oleh BNN. Namun data dari BNPT dan Kejaksaan tidak diketahui berapa jumlah tersangka atau terdakwa yang meminta status JC dan berapa yang telah  diberikan status JC.

ICJR melihat problem lainnya Soal  JC terkait  dengan syarat mengajukan remisi bagi narapidana. Karena salah satu syarat remisi berdasarkan PP No  99 tahun 2012  yakni Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada banyak narapidana yang akhirnya meminta surat keterangan sebagai JC. Namun masalahnya mereka dari awal tidak pernah membantu Apgakum di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Dalam konteks ini maka ICJR mendorong agar proses penetapan JC oleh Apgakum harus lebih hati-hati dan selektif. Diharapkan Apgakum yang merasa berhak mengeluarkan surat ketetapan sebagai JC tidak mengobral surat keterangan JC tanpa melewati prosedur dan syarat yang mintakan oleh undang-undang. Jika hal ini dilakukan maka perintah UU yang mendorong agar pelaku kejahatan bekerjasama dan membantu apgakum akan dicederai.

Artikel Terkait



Related Articles

Penanganan dan Hak Korban Kasus Bom di Kampung Melayu Harus di Perkuat

Kecepatan penanganan para korban Bom di kampong melayu, perlu di Apresiasi. Penanganan darurat medis memang butuh percepatan dan koordinasi para

Menelisik Pasal-Pasal Pidana Krusial dalam Buku II Rancangan KUHP

Saat ini, Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan KUHP, dimulai dengan pembahasan Buku I. Tidak lama lagi, DPR berkomitmen

Siaran Pers Bersama: RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di UU Tata Cara Penyadapan

Siaran Pers Bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) RUU Intelejen yang saat ini