Sepanjang Belum Naik Status Jadi Terdakwa, Tersangka Tidak Perlu Ditahan, Inilah Alasannya

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta agar penegak hukum tak nafsu memenjarakan tersangkanya. Hal ini guna meminimalisir penuhnya penghuni rumah tahanan hingga terlalu sesak dan tak manusiawi.

Ketua Badan Pengurus ICJR, Anggara Suwahju menyarankan agar tak semua penahanan dilakukan terhadap para tersangka. Bila tak memenuhi unsur yang urgen untuk segera ditahan, lebih baik penahanan dilakukan saat tersangka naik level menjadi terdakwa alias menjalani proses persidangan.

“Upaya penahanan sebelum persidangan di rutan harus dihindari semaksimal mungkin,” kata Anggara Suwahju di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).

ICJR menilai, para penyidik dan jaksa masih bisa melakukan penahanan di luar Rutan. Seperti tahanan rumah atau kota. Selain itu, guna mengurangi tingginya jumlah penghuni rutan, ICJR meminta Mahkamah Agung (MA) mempertimbangkan secara serius penggunaan pidana bersyarat pada Pasal 14 UU KUHP.

Jadi, Pemerintah melalui Kejaksaan Agung juga harus lihai memandang masalah untuk memisahkan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan yang sudah berkali-kali.

“Sementara untuk pelaku kasus pengguna narkotika segera mungkin dituntut dan diputus dengan sanksi rehabilitasi, jangan dipenjara,” kata Anggara.

Sumber: Tribun news

Artikel Terkait


Tags assigned to this article:
hukum acara pidanaKUHAPpenahanantersangka

Related Articles

Mendorong Depenalisasi Penghinaan

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang strategis dan fundamental dalam menopang jalannya kehidupan berdemokrasi. Kebebasan berekspresi sepenuhnya

Pemerintah dan DPR Disarankan Tak Berambisi Rombak Total KUHP

DPR belum dapat memastikan apakah menggunakan kodifikasi, kompilasi atau bertahap. Soalnya, mesti melihat naskah akademik dari pemerintah. Revisi Kitab Undang-Undang

Surat Edaran MA Terkait PK Satu Kali Dinilai Merampas Hak Narapidana

Insitute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti soal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pembatasan Peninjauan Kembali (PK) yang hanya