Sepanjang Belum Naik Status Jadi Terdakwa, Tersangka Tidak Perlu Ditahan, Inilah Alasannya

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta agar penegak hukum tak nafsu memenjarakan tersangkanya. Hal ini guna meminimalisir penuhnya penghuni rumah tahanan hingga terlalu sesak dan tak manusiawi.

Ketua Badan Pengurus ICJR, Anggara Suwahju menyarankan agar tak semua penahanan dilakukan terhadap para tersangka. Bila tak memenuhi unsur yang urgen untuk segera ditahan, lebih baik penahanan dilakukan saat tersangka naik level menjadi terdakwa alias menjalani proses persidangan.

“Upaya penahanan sebelum persidangan di rutan harus dihindari semaksimal mungkin,” kata Anggara Suwahju di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).

ICJR menilai, para penyidik dan jaksa masih bisa melakukan penahanan di luar Rutan. Seperti tahanan rumah atau kota. Selain itu, guna mengurangi tingginya jumlah penghuni rutan, ICJR meminta Mahkamah Agung (MA) mempertimbangkan secara serius penggunaan pidana bersyarat pada Pasal 14 UU KUHP.

Jadi, Pemerintah melalui Kejaksaan Agung juga harus lihai memandang masalah untuk memisahkan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan yang sudah berkali-kali.

“Sementara untuk pelaku kasus pengguna narkotika segera mungkin dituntut dan diputus dengan sanksi rehabilitasi, jangan dipenjara,” kata Anggara.

Sumber: Tribun news

Artikel Terkait


Tags assigned to this article:
hukum acara pidanaKUHAPpenahanantersangka

Related Articles

RUU KUHAP Harus Atasi Kelemahan KPK, Bukan Justru Melemahkannya

RUU KUHAP yang saat ini digodok oleh Parlemen dinilai oleh banyak pihak menggerogoti satu demi satu wewenang dari KPK dalam

ICJR: Tak Perlu Diuji DPR, Pencalonan Budi Gunawan Harus Dibatalkan Jokowi

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Presiden Joko Widodo segera menarik pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal

Kominfo Dinilai Tidak Berwenang Blokir Konten

TEMPO.CO, Jakarta РPeneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menilai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 19 Tahun