Surat Terbuka pada Peringatan Dua Tahun Eksekusi Mati di Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Kepada yang terhormat Kepala Kantor Staf Presiden.

Pada kesempatan peringatan tahun kedua sejak eksekusi mati di bawah Presiden Joko Widodo, saya menulis atas nama organisasi bertandatangan di bawah ini untuk membawa perhatian Anda terhadap kekhawatiran pada penggunaan hukuman mati di Indonesia. Kami memperbarui panggilan kami pada otoritas tertinggi negara untuk segera meninjau kembali semua hukuman mati dengan maksud untuk mengganti, dan untuk membentuk sebuah moratorium atas pelaksanaan hukuman mati, sebagai langkah penting pertama menuju penghapusan hukuman mati.

Eksekusi pertama sejak Joko Widodo menjadi Presiden dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015, ketika enam tahanan ditembak dengan regu penembak. Sejak itu, 12 orang lainnya telah dieksekusi, termasuk yang paling baru pada tanggal 29 Juli 2016. Semua tahanan yang dieksekusi, termasuk tiga warga Indonesia dan 15 warga negara asing, dihukum karena kejahatan terkait narkoba.

Pihak berwenang telah memilih 10 orang pada tanggal 29 Juli 2016 untuk eksekusi selanjutnya, tapi pada menit terakhir mereka tidak dieksekusi untuk memungkinkan kasus mereka dikaji kembali untuk memastikan bahwa “tidak ada kesalahan yudisial dan non-yudisial”, hal ini diungkapkan oleh Jaksa Agung M. Prasetyo pada hari yang sama. [1] Sementara penundaan eksekusi adalah perkembangan yang disambut baik oleh kami, organisasi kami tetap sangat prihatin bahwa pelanggaran hak asasi manusia telah dicemari kasus 18 tahanan yang dieksekusi dalam dua tahun terakhir; bahwa penundaan eksekusi diberikan kepada sepuluh tahanan pada bulan Juli 2016 hanya merupakan tindakan sementara; dan bahwa penelaahan terhadap kasus tidak muncul sebagai mandat untuk badan independen dan tidak memihak, dan tidak akan berlaku untuk semua hukuman mati yang sudah dan akan diberlakukan.

Pelanggaran pengamanan pengadilan yang adil dan pelanggaran HAM lainnya

Temuan penelitian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) [2] dan penelitian tambahan yang dilakukan oleh Amnesty International, [3] ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), [4] dan organisasi hak asasi manusia lainnya, titik kelemahan sistemik dalam administrasi keadilan di Indonesia dan pelanggaran pengadilan yang adil dan perlindungan internasional lainnya harus diamati secara ketat pada semua kasus hukuman mati.

Dalam beberapa kasus yang diperiksa dalam konteks penelitian ini, terdakwa tidak memiliki akses ke penasihat hukum pada tahap penting dari proses peradilan, baik dari saat penangkapan atau pada berbagai tahap percobaan dan banding. Dalam beberapa kasus polisi menganiaya mereka untuk membuat mereka “mengaku” untuk kejahatan atau menandatangani berkas penyelidikan polisi yang digunakan sebagai bukti di pengadilan. Beberapa tahanan dibawa ke hakim untuk pertama kalinya hanya ketika persidangan mereka dimulai, bukan setelah penangkapan mereka. Beberapa dari mereka tidak menerima bantuan hukum ketika mengajukan banding atas hukuman mereka, atau bahkan tidak mengajukan permohonan banding karena mereka tidak diinformasikan oleh pengacara mereka mengenai hak mereka untuk melakukan permohonan banding.

Dalam beberapa kasus di tahun 2015 dan 2016, eksekusi tetap dilakukan meskipun pengadilan menerima aplikasi tahanan untuk mengajukan banding. Meskipun larangan yang jelas di bawah hukum internasional tentang penggunaan hukuman mati terhadap orang-orang yang berada di bawah 18 tahun, atau yang memiliki cacat mental atau intelektual pada saat pelanggaran dilakukan, organisasi kami mencatat bahwa dua tahanan yang berusia di bawah 18 dan memiliki cacat mental tidak diperiksa sebagaimana seharusnya dan penyelidikan tidak dilakukan secara memadai, sehingga mereka dikenakan hukuman mati dan, dalam satu kasus, eksekusi mati. Hukuman mati juga terus menerus dikenakan untuk pelanggaran yang berhubungan dengan narkoba, meskipun pelanggaran tersebut tidak memenuhi ambang “kejahatan yang paling serius”, dimana kategori “kejahatan yang paling serius” adalah satu-satunya kategori kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang juga diakui oleh Indonesia.

Organisasi kami memanggil pihak berwenang untuk:

  • Menetapkan moratorium semua eksekusi dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati;
  • Membentuk sebuah badan independen dan tidak memihak, atau memandatkan badan yang sudah ada, untuk meninjau semua kasus di mana orang yang telah dihukum mati, dengan maksud untuk meringankan atau mengganti hukuman mati;
  • Secara khusus, dalam semua kasus di mana hukuman mati telah dijatuhkan untuk pelanggaran narkoba atau di mana persidangan tidak memenuhi standar pengadilan internasional yang adil, yang paling ketat, atau dalam kasus di mana terjadi kecatatan prosedur, menawarkan peradilan ulangan yang sepenuhnya sesuai dengan standar internasional yang adil dan yang tidak menggunakan hukuman mati.

Kasus Yusman Telaumbanua

Di antara mereka yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia adalah Yusman Telaumbanua, yang ditangkap bersama-sama dengan satu orang lain dan ditahan pada 14 September 2012 atas kasus pembunuhan tiga orang pada bulan April 2012 di Provinsi Sumatera Utara. Mereka ditahan selama setidaknya empat bulan sebelum hadir di depan hakim pada sidang sidang pertama pada 29 Januari 2013. Sampai sidang ini terjadi, dua orang ini tidak menerima bantuan hukum ketika Pengadilan Negeri menunjuk tim hukum yang sama untuk bertindak atas nama keduanya.

Siapapun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dan efektif segera setelah mereka dirampas kebebasannya dan pada semua tahap proses pidana, termasuk selama pemeriksaan pendahuluan, sebelum dan selama persidangan dan banding. Jika mereka tidak mampu membayar, pengacara harus diberikan kepada mereka secara gratis. Dalam kasus yang dapat menyebabkan hukuman mati, pemerintah memiliki kewajiban tertentu untuk memastikan bahwa pengacara yang ditunjuk adalah pengacara yang kompeten dan efektif.

Selama interogasi polisi, Yusman Telaumbanua tidak memiliki penasihat hukum yang membantu. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia, bahasa yang digunakan selama penyelidikan, dan tidak bisa membaca atau menulis. Yusman Telaumbanua mengatakan pada pengacaranya saat ini bahwa selama periode ini tahanan ia dan rekan-terdakwa lainnya dipukuli dan ditendang setiap hari oleh petugas polisi atau dipukuli dan ditendang oleh tahanan lainnya yang diperintahkan oleh polisi. Meskipun pengacara saat ini telah mengajukan keluhan tersebut kepada polisi, sampai saat ini belum ada penyelidikan independen atas dugaan tersebut.

Saat menyampaikan dakwaan, jaksa penuntut meminta penjara seumur hidup untuk kedua orang tersebut. Namun pengacara yang mewakili mereka pada waktu itu meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman mati pada mereka, meskipun Yusman Telaumbanua dan rekan terdakwanya meminta hakim untuk keringanan hukuman. Berdasarkan permintaan pengacara pertama mereka, Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Tak satu pun dari mereka yang mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, karena mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk melakukannya dan pengacara yang dulu mewakili mereka tidak memberitahu mereka tentang hak ini.

Selain itu, menurut polisi, Yusman Telaumbanua lahir pada tahun 1993. Namun, dia mengaku lahir pada tahun 1996, yang berarti ia akan berada di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan dan pada saat hukuman mati dijatuhkan. Dia tidak memiliki akta kelahiran karena kelahiran biasanya tidak terdaftar di desa asalnya. Pengacaranya saat ini berhasil mengumpulkan informasi dari keluarga dan tetangga desanya, yang menegaskan bahwa ia lahir pada tahun 1996. Sekelompok ahli radiologi forensik diperintahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa Yusman Telaumbanua berusia antara 18 tahun dan 4 bulan dan 18 tahun dan 5 bulan usia pada saat pemeriksaan dilakukan di bulan November 2015.

Organisasi kami memanggil pihak berwenang untuk:

  • Membentuk penyelidikan independen dan imparsial atas dugaan perlakuan buruk yang diterima, dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas dugaan ini diadili melalui proses pengadilan yang adil;
  • Memastikan perlindungan kepentingan terbaik atas anak seperti yang dipersyaratkan oleh Konvensi Hak Anak, di mana Indonesia merupakan negara yang mengakui Konvensi tersebut, dan, dalam kasus-kasus seperti Yusman Telaumbanua, di mana usia terdakwa diperdebatkan untuk memberikan mereka keuntungan dari keraguan (benefit of the doubt);
  • Membentuk sebuah badan independen dan tidak memihak untuk meninjau hukuman mati Yusman Telaumbanua, dengan maksud untuk meringankan hukuman tersebut.

Peluang baru bagi hak asasi manusia dan penghapusan hukuman mati

Parlemen Indonesia saat ini sedang meneliti usulan amandemen KUHP Indonesia, yang mencakup beberapa proposal untuk menjauh dari hukuman mati. Organisasi kita mendorong pernyataan Presiden Widodo pada 5 November 2016 bahwa Indonesia ingin bergerak ke arah penghapusan hukuman mati. [5] Pada saat semakin banyak negara menghapuskan hukuman mati dan secara total ada 141 negara yang menghapus hukuman mati baik secara hukum atau praktek, reformasi legislatif yang diusulkan merupakan kesempatan yang unik bagi Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan penggunaan hukuman mati.

Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang unik. Statistik dari negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati menunjukkan bahwa penghapusan hukuman mati tidak menghasilkan peningkatan kejahatan yang sebelumnya dikenakan hukuman mati. Selanjutnya, bukti menunjukkan bahwa kebijakan hukuman memiliki hanya sedikit pengaruh pada prevalensi penggunaan narkoba.

Organisasi kita menentang hukuman mati dalam semua kasus dan dalam keadaan apa pun sebagai pelanggaran hak untuk hidup, diakui oleh Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, dan sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan.

Organisasi kami memperbaharui panggilan kami pada pemerintah Indonesia untuk mengambil kesempatan dari reformasi KUHP untuk menghapuskan hukuman mati dari hukum nasional Indonesia.

Saya bersedia untuk dihubungi jika Bapak ingin membicarakan hal ini. Salinan surat ini juga akan dikirim ke Bapak Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan; Bapak Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III dari DPR Republik Indonesia (DPR RI); dan Bapak Imdadun Rahmat, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Surat ini ditandatangani secara bersama oleh:

  1. Amnesty International

  1. Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/Institute for Policy Research and Advocacy)

  1. Human Rights Working Group (HRWG)

  1. Imparsial

  1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

  1. KontraS (the Commission for the Disappeared and Victims of Violence)

  1. LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat/Community Legal Aid Institute)

  1. PKNI (Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia/ Indonesian Drug Users Network)

[1] “Relief for Indian national as Indonesia suspends execution of 10 convicts”, Wio News, 29 July 2016, available at http://www.wionews.com/world/relief-for-indian-national-as-indonesia-suspends-execution-of-10-convicts-3532

[2] Komnas HAM issued two reports in 2010 and 2011. The 2011 report was based on a research mission conducted between September and December 2011 into 17 prisons in 13 provinces, during which 56 death row prisoners were interviewed. The 2010 report was based on a monitoring mission to 10 prisons in five provinces and on interviews with 41 death row inmates between September and October 2010.

[3] Amnesty International, “Flawed Justice-Unfair trials and death penalty in Indonesia” (ASA 21/2434/2015), October 2015, available at https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2434/2015/en/

[4] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Overview on Death Penalty in Indonesia, 2015, available at http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/06/Overview-on-Death-Penalty-in-Indonesia.pdf.

[5] Indonesia moving towards abolishing death penalty: Widodo, SBS, 5 November 2016, available at http://www.sbs.com.au/news/article/2016/11/05/indonesia-moving-towards-abolishing-death-penalty-widodo

Artikel Terkait



Related Articles

Kedepankan Integritas Calon Dalam Memilih

Jakarta – Hari ini, Senin 25 Maret 2013, merupakan hari pertama pendaftaran seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ICJR: Fidelis Korban Kampanye Buta Anti Narkotika

Fidelis adalah Korban Perang Presiden terhadap Narkotika Perjuangan Fidelis untuk mendapatkan keadilan telah sirna, Majelis Hakim PN Sanggau memutuskan Fidelis

Indonesia: Cabut atau revisi semua ketentuan yang melanggar hak asasi manusia dalam Qanun Jinayat Aceh

Amnesty International dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat prihatin akan pengesahan Qanun Jinayat Aceh yang mulai berlaku di