Tag "Aliansi Nasional Reformasi KUHP"

Back to homepage

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Ingatkan Pemerintah dan DPR Kaji Ulang soal Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR untuk terus menagih penjelasan dari pemerintah soal kompilasi hukum adat mana saja yang bisa dikategorikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bisa menjadi pengecualian asas legalitas sebagaimana disebut dalam RKUHP. Rancangan KUHP (RKUHP)

Read More

Mengawal Pasal-Pasal Krusial Dalam RKUHP 2015

RKUHP  2015 memiliki jumlah pasalnya yang sangat besar  terdiri dari 768 pasal, dan 32 pengelompokan jenis tindak pidana dengan total dengan 554 tindak pidana. Dari sejumlah pasal-pasal tersebut, masih ditemukan pengaturan ketentuan umum dan tindak pidana yang berpotensi menimbulkan banyak perdebatan yang

Read More

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Usulan Hidupkan Pasal Yang Tidak Konstitusional dalam R KUHP

Tidak hanya pasal penghinaan Presiden yang bermasalah akan tetapi ada 5 ketentuan dalam R KUHP yang sejatinya Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Rencana Pemerintah untuk menghidupkan kembali beberapa ketentuan dalam (Pasal 134, 136 bis, 137, 154, dan

Read More

Implikasi Umum atas Model Kodifikasi dalam R KUHP 2015

Berbeda dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik sebab RKUHP merupakan hasil dari rekodifikasi hukum pidana nasional Indonesia. Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam RKUHP ini, maka segala macam ketentuan

Read More

Erma: DPR Berkomitmen untuk Membahas R KUHP Selama Dua Tahun

Kamis 25 Juni 2015, Aliansi Nasional Rerformasi KUHP (Aliansi KUHP) melakukan audiensi dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Audiensi yang berjalan selama 1 jam ini dihadiri oleh Erma Suryani Ranik, S.H., Anggota Komisi III DPR RI Fraksi

Read More

Presiden Keluarkan Surpres Rancangan KUHP 2015

Pada 5 Juni 2015, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani dan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan Rancangan KUHP (R KUHP) 2015 di DPR. Secara resmi pula pemerintah akan menyerahkan naskah RUU kepada DPR RI. Menanggapi hal tersebut kami

Read More

Fakta-Fakta Sederhana tentang Rancangan KUHP 2015

Rancangan KUHP (R KUHP) tahun 2015 merupakan rancangan yang dimutahirkan dari rancangan sebelumnya (2013) . Perubahan yang terpenting hanya berkaitan dengan posisi tindak pidana Korupsi R KUHP 2015 bentuknya berupa kodifikasi atau Kitab, dimana seluruh tindak pidana yang tersebar diluar

Read More

Lima Tantangan Dalam Pembahasan Rancangan KUHP 2015 di DPR

Akhirnya, pada 30 Mei 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) akan segera diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR RI untuk dibahas pada pekan depan. Pernyataan dari

Read More

Pemerintah Belum Juga Kirim Rancangan KUHP ke DPR, Pembahasan Dipastikan Molor

Rancangan KUHP (R KUHP) masuk sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2015. Di Tahun-tahun sebelumnya, R KUHP juga masuk dalam prolegnas, namun sampai dengan hari ini, pembahasannya tidak pernah membuahkan hasil yang signifikan. Pada Januari 2015, Pemerintahan Presiden

Read More

Tiga Catatan Awal Atas Rencana Pembahasan Rancangan KUHP di DPR tahun 2015

Pada 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menyatakan bahwa Rancangan KUHP (RKUHP) merupakan RUU prioritas dalam pembahasan Pemerintah dan DPR pada Prolegnas 2015. Saat Ini Kementerian Hukum dan HAM terutam Dirjen PP, telah melakukan upaya perbaikan atas naskah RKUHP (2012)

Read More