ICJR | defamasi

Tag "defamasi"

[Rilis Koalisi Serius] Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE

25/06/2021

Rilis Koalisi Serius Revisi UU ITE atas Terbitnya SKB Pedoman Implementasi UU ITE “Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE” Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman

[Rilis Koalisi Serius] Koalisi Desak Transparansi Proses dan Partisipasi Publik Secara Kolaboratif Dalam Menyusun Revisi UU ITE

11/06/2021

Polemik UU ITE belum selesai. Setelah sebelumnya dipastikan tidak akan dicabut, kini pemerintah berambisi merevisinya. Ini akan jadi jilid ketiga perubahan UU ITE dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun terakhir. Seakan enggan belajar dari serangkaian penolakan publik, wacana revisi

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

22/03/2021

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008 dengan mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes) utamanya terkait dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga

PR Besar Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Melindungi Demokrasi

22/10/2019

Pada hari ini beberapa tokoh, baik dari kalangan profesional maupun partai politik, terlihat menghadiri undangan presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hal ini seakan menjadi sinyal siapa saja wajah yang akan menduduki pos kementerian di pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.

ICJR Tunggu Langkah Konkret Pemerintah Untuk Revisi UU ITE

05/08/2019

ICJR menunggu langkah konkret pemerintah atas komitmennya untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Namun, ICJR kembali mengingatkan Pemerintah terkait beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rencana revisi tersebut, yaitu antara lain pasal-pasal yang multifasir dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi, penyelarasan

Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman

23/05/2018

Reformasi 1998 ialah tonggak awal pengakuan HAM di Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan hukum Indonesia kini telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan ini merupakan salah satu capaian yang menjadi kesuksesan kisah gerakan Reformasi. Negara pasca-Orde Baru diharapkan akan bersikap lebih positif terhadap

ICLU 3/2017: Indonesia’s Legal Framework on Defamation Law

30/08/2017

This edition of ICLU elaborates the legal framework on defamation law in Indonesia. The discussion will cover all provisions regarding both criminal defamation and civil defamation currently incorporated in various Indonesian laws. It is noteworthy that the current situation on

ICJR Kirimkan Pendapat Hukum Kasus Penghinaan Motivator: Ada Unsur Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan

24/08/2017

Wempy Dyocta Koto yang dikenal sebagi motivator telah melaporkan Ravio Patra ke Polda Metro jaya dengan dugaan pencemaran nama baik. Menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Laporan Polisi Nomor: SP.Dik/475/VIII/2017/Dit.Reskrimsus dilakukan pada 21

Motivator Wempy Dyocta Koto, Laporkan Penulis Ilmiah ke Kepolisian Atas Dasar Pencemaran Nama Baik

21/08/2017

LBH Pers, ICJR dan LBH Jakarta melihat secara teliti poin-poin tulisan milik Ravio dan menyimpulkan bahwa apa yang ditulisnya merupakan suatu kebenaran, dan tidak memiliki muatan penghinaan, Seorang motivator bisnis Wempy Dyocta Koto (WDK) telah melaporkan penulis ilmiah yang bekerja

ICJR : Tak Ada Pidana Dalam Kasus Acho

10/08/2017

ICJR menilai bahwa keputusan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus Acho patut untuk dipertanyakan. Selain secara Undang-Undang tidak dapat dipertahankan, Polisi juga nampaknya tidak merujuk pada putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa untuk kasus-kasus seperti ini. Kasus yang menjerat Komika Muhadkli

1 2 3 … 17

Tag "defamasi"

Loading, Please Wait!