Tag "defamasi"

Back to homepage

Pasal – Pasal Pidana dalam RUU Perubahan UU ITE Harus ditarik ke dalam Rancangan KUHP

Rapat kerja pertama antara Kementerian Kominfo, Kemenkumham dan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU Perubahan UU UU ITE telah dilakukan pada Senin 14 Maret 2016. Rapat tersebut menyimpulkan, akan dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Perubahan UU ITE

Read More

Menuju Pembaruan UU ITE Yang Ramah Kepentingan Publik

Pada Senin 14 Maret 2016, anggota DPR RI Komisi I bersama Menteri Kominfo, Rudiantara dan Menkumham yang diwakili oleh Dirjen Perundang-undangan, Widodo telah melaksanakan rapat kerja yang pertama untuk pembahasan RUU Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Read More

SIKA Desak Seluruh Proses Pembahasan RUU Perubahan UU ITE Terbuka

Pada Senin 14 Maret 2016, Komisi I DPR RI dijadwalkan akan mengadakan rapat kerja tentang penyampaian keterangan Presiden dan pandangan umum fraksi2 mengenai RUU Perubahan UU ITE. Cakupan materi RUU Perubahan UU ITE yang saat ini disampaikan oleh pemerintah dan

Read More

ICJR: Mayoritas Putusan Pengadilan untuk Kasus Pasal 27 ayat (3) UU ITE Buruk

Pertumbuhan internet yang sangat cepat di Indonesia sejalan dengan regulasi hukum yang dikeluarkan. Pengaturan dan Rekriminalisasi ini terwujud dalam UU ITE. Khusus dalam UU ITE, salah satu yang menjadi masalah, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi, adalah pengaturan yang ada dalam

Read More

Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1988, perkembangan dan pertumbuhan internet terjadi sangat cepat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta dan dengan jumlah pengguna aktif internet sebanyak 88, 1 juta , Indonesia tumbuh menjadi pengguna internet terbesar di ASEAN. Meski

Read More

ICJR: Arah Revisi UU ITE Harus Sejalan dengan Pembahasan RKUHP

Pada 22 Desember 2015, akhirnya Presiden melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 secara resmi menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (22/12).

Read More

Pejabat Publik Harus Siap Dikritik dengan Keras

ICJR Apresiasi Perubahan Pasal 319 KUHP tentang Penghinaan Pejabat Negara oleh Mahkamah Konstitusi Tanggal 10 Desember 2015 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 013-022/PUU-IV/2015 telah memutuskan bahwa Pasal 319 KUHP yang mengatur penghinaan pejabat harus dimaknai sebagai delik aduan. Artinya, penuntutan atas delik

Read More

ICJR Tolak RUU Contempt of Court!

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik pengaturan RUU CoC karena bersifat sangat eksesif dan sangat berpotensi besar mengancam kebebasan warga negara yang berujung pada pembatasan hak asasi manusia. Marak beredar Rancangan Undang-Undang Contempt of Court (RUU CoC), usulan  Ikatan

Read More

Berkedok Penghinaan dan Pencemaran Nama baik, Polisi Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi

RUU Perubahan UU ITE (versi Pemerintah Presiden Jokowi) harus Menghapuskan Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan Memperkuat Posisi Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Sebagai Mekanisme Kontrol Dan Pengawasan Dari Kewenangan Upaya Paksa Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Tolak

Read More

ICJR: Penahanan Adlun Fiqri Bungkam Pengungkap Kebenaran

ICJR mendesak agar Penahanan atas Adlun Fiqri  harus dihentikan Adlun Fiqri, mahasiswa Universitas Khairun Ternate dikabarkan ditahan oleh aparat polisi setempat. Dirinya disangka melakukan pencemaran nama baik kepolisian lantaran mengunggah sebuah video berjudul “Kelakuan Polisi Minta Suap di Ternate” di situs

Read More