Tag "DPR"

Back to homepage

Catatan dan Kritik Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap R KUHP Hasil Pembahasan Timus dan Timsin

Pembahasan RKUHP dalam tahap tim perumusan (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) resmi dinyatakan selesai pada 05 Februari 2018 . Pembahasan RKUHP akan memasuki tahap pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja). Hasil pemantauan Institute for Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional

Read More

Peta Usulan Fraksi DPR: Memetakan Usulan Fraksi-Fraksi DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Terorisme

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, Pemerintah kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional.Dengan mewacanakan revisi Undang-undangNo 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang

Read More

Peta Fraksi dan Minimnya Hak Korban (Kompensasi, Restitusi, & Bantuan) Dalam RUU Terorisme

 1.      Pengantar Paska reses, Panja RUU Terorisme kembali akan melanjutkan pembahasan atas DIM RUU Terorisme pada masa sidang I Tahun 2017-2018. Sebelumnya dalam pembahasan terakhir Tanggal 26 Juli 2017, Panja telah membahas DIM 80 Pasal 34  mengenai  perlindungan saksi dan

Read More

ICJR Criticized the Closed-Door Discussion of the Detention Duration in the Anti-Terrorism Bill

“ICJR considers that there is no strong enough reason to cover the discussion of the duration of detention in the Anti-Terrorism Bill” The discussion of the Anti-Terrorism Bill on 14 June 14 2017 went closed-door in the House of Representatives. The

Read More

Pembahasan Terbuka RUU Terorisme Memasuki Masalah Krusial Terkait Rumusan Tindak Pidana Terorisme

Pada 22 Maret 2017 dan 23 Maret 2017, Panja Pansus RUU terorisme (Panja) kembali melakukan Pembahasan RUU. Pembahasan ini dilakukan secara terbuka di gedung DPR. Pembahasan terbuka akhirnya dilakukan oleh Panja sejak Tanggal 22 Maret 2017. ICJR menyambut baik proses

Read More

Nasib Kodifikasi dalam RKUHP Segera Ditentukan

“Panja R KUHP Komisi III harus cermat menghitung implikasi dan nasib tindak pidana khusus yang akan masuk di KUHP,  akan ada banyak masalah jika kodifikasi yang diinginkan Pemerintah dalam R KUHP tetap dipaksakan ”  Peraturan peraturan pidana yang saat ini

Read More

Mengobral Perppu Bukan Solusi Bagi Kasus Eksploitasi Seksual Anak

Respon Atas Upaya Pengesahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang. Hari ini tanggal 12 Oktober 2016 DPR lewat Rapat Paripurna kembali akan melakukan pembahasan mengenai nasib Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Read More

ICJR Proposes Several Inputs in the Public Hearing of the Special Committee on the Draft Bill on Terrorism

On Tuesday, 31 May 2016, the Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”) was invited by the Special Committee on the Draft Bill on Terrorism to deliver several inputs in the Public Hearing which held in the House of Representatives (DPR).

Read More

Pembahasan R KUHP: Komisi III Putuskan Hukuman Mati Dilakukan Secara Alternatif di Masa Depan.

Hari ini (Senin, 18 Januari 2016), akhinya pembahasan R KUHP antara Panja Komisi III dan Pemerintah telah menyepakati, bahwa ketentuan Hukuman Mati dalam KUHP mendatang dilakukan sebagai hukum khusus yang bersifat alternatif. Dalam rapat Panja tersebut, pasal-pasal Hukuman Mati dalam

Read More

All RKUHP Meetings Must be Opened to Assure Public Participation

On 29 October 2015, Working Committee of the Commission III of the Parliament officially conducted the first meeting in regards to Draft Bill on Criminal Code (RKUHP) with Minister of Law and Human Rights. The meeting was organized at Hotel

Read More