Tag "hukum acara pidana"

Back to homepage

Surat Terbuka pada Peringatan Dua Tahun Eksekusi Mati di Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Kepada yang terhormat Kepala Kantor Staf Presiden. Pada kesempatan peringatan tahun kedua sejak eksekusi mati di bawah Presiden Joko Widodo, saya menulis atas nama organisasi bertandatangan di bawah ini untuk membawa perhatian Anda terhadap kekhawatiran pada penggunaan hukuman mati di

Read More

ICLU Issue No 1/2017

A new beginning in 2017, we decided to change the name of this publication from ICLaD to ICLU. This change is part of our effort to present an overview and basic information about the latest legal developments in the Indonesia

Read More

Hak Korban Masih Terabaikan, Pengakuan Negara Atas Korban Masih Minim

Peringatan Setahun Tragedi Serangan Terorime di Thamrin: 14 Januari 2016 “ICJR : Upaya keras para korban terorisme di Thamrin untuk meminta kompensasi sebesar Rp 1.390.777.000 tak membuahkan hasil . Penegak hukum kurang serius dan Pengadilan mengabaikan Permintaan Kompensasi tersebut ”

Read More

Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana : Perma No 13 tahun 2016 dan Tantangannya

“Pertanggungjawaban Korporasi seharusnya telah dapat di gunakan secara lebih memadai untuk kejahatan-kejahatan tertentu namun ternyata sangat sedikit korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawab pidana” Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana

Read More

Respon atas Rencana Penetapan Revisi UU ITE: Lima Masalah Krusial Dalam Revisi UU ITE yang Mengancam Kebebasan Ekpresi di Indonesia

Pada hari ini DPR RI akan melakukan rapat paripurna pengesahan Revisi UU ITE yang telah di bahas Panja Komisi I DPR dengan Pemerintah. Setelah hampirr 6 bulan akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Read More

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik

Paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan Pasal tentang Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 26A UU No

Read More

Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3

Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari

Read More

Aspek – Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas; Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam: UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan KUHP, dan Rancangan KUHAP

Salah satu kelompok yang sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum adalah kelompok penyandang disabilitas. Secara umum, perhatian pemerintah dan juga masyarakat tertuju pada kelompok “normal” dalam menerjemahkan baris – baris dan teks hukum kedalam sebuah

Read More

Meningkatnya Penggunaan Hukuman Mati Indonesia Dalam Situasi Unfair Trial

“ICJR : Pada Tahun 2016 ini hukuman mati di yang dituntut oleh Jaksa 26 Kasus dan di putuskan oleh pengadilan 17 Kasus, yang masih jadi pertanyaan apakah seluruh kasus-kasus tersebut diadili secara Fair?” Pasca Eksekusi Mati Gelombang III di Indonesia

Read More

Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung Harus Bertanggung Jawab Atas Eksekusi Mati Ilegal

Eksekusi kepada Terpidana Mati yang Sedang Dalam Proses Permohonan Grasi Bertentangan Dengan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Informasi terbaru yang diterima ICJR, empat terpidana mati yang telah dieksekusi jumat dini hari, beberapa diantaranya sedang dalam proses pengajuan grasi ke

Read More