Tag "hukum acara pidana"
Back to homepageMasa Sidang IV DPR Dimulai 12 Mei 2014, ICJR Minta DPR Tidak Ambil Resiko Dengan RUU KUHAP
Jakarta – DPR akan melanjutkan masa sidang IV pada 12 Mei 2014, ini adalah masa sidang pertama usai Pemilu dilaksanakan untuk pemilihan anggota legislatif pusat dan di daerah. Dalam masa sidang tersebut, ada beberapa RUU yang masih menjadi prioritas dan
Read MoreICJR: Pembahasan RUU KUHAP/KUHP Jangan Dipaksakan
BERITASATU.COM – Jakarta – Pada 12 Mei 2014 DPR akan melanjutkan masa sidang IV yang merupakan masa sidang pertama usai digelarnya Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April lalu. Salah satu agenda sidang adalah membahas RUU KUHAP/KUHP. Akan tetapi, DPR diharapkan
Read MoreAspek – Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam R KUHAP
Pada saat ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih membahas Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) setelah tertunda-tunda hampir belasan tahun. Secara umum diharapkan Perubahan hukum acara pidana, yang dirumuskan dalam naskah RUU KUHAP menjadi panduan
Read MoreLPSK Berharap RUU KUHAP Dirampungkan
“Penting mengadopsi konvensi internasional mengenai perlindungan saksi dan korban” hukumonline.com. Pemilu anggota legislatif sudah berlalu. Beberapa anggota Komisi III DPR yang selama ini ikut membahas RUU KUHAP tidak terpilih lagi; sebagian mungkin adalah anggota baru. Perubahan komposisi anggota Komisi Hukum
Read MorePersidangan Kasus Penghinaan BBM M. Arsyad, Dirancang Untuk Dipaksakan!
Entah Apa yang terjadi dalam proses persidangan M. Arsyad. Persidangan dengan terdakwa kasus penghinaan lewat status BlackBerry Messenger ini ditunda untuk kedua kalinya karena saksi Khadir Khalid, yang juga menjadi korban penghinaan kasus tersebut, tidak dapat menghadiri persidangan. Tanda tanya semakin
Read MoreInstitusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan
Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan, kalimat tersebut adalah sepenggal kesimpulan dari Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR. Pada diskusi denga tema “Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam rangka Launching Buku “Praperadilan : Teori,
Read MoreInstitusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan. Pernyataan itu dikatakan Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju dalam diskusi bertema ‘Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia’ di Jakarta pada Selasa
Read MoreICJR Luncurkan Buku Tentang Praperadilan
ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) mengadakan diskusi sekaligus peluncuran buku mengenai Praperadilan, Selasa (25/3), di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat. Diskusi tersebut menghadirkan Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH., LLM., Ifdhal Kasim, SH., dan Jampidsus Widyopramono. Ketua ICJR Anggara saat
Read MoreHPP dan Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP
Dalam konteks penghargaan terhadap hak-hak dasar warga negara, praperadilan merupakan salah satu materi terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Sebagai mekanisme komplain yang bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa, praperadilan menjadi
Read MorePenahanan Pra Persidangan Dalam Rancangan KUHAP
Sejak lama, negara-negara di dunia telah menaruh perhatian yang besar terhadap isu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang. Masyarakat internasional menyadari betapa rentannya hak-hak individu (awam) yang dilanggar ketika ia berhadapan dengan negara, termasuk dalam kerangka penegakan hukum. Oleh karena itu
Read More