Tag "hukum acara pidana"

Back to homepage

Briefing Paper: Pemetaan Awal Situasi Penahanan dan Pra Peradilan di Indonesia

UU No 8 Tahun 1981 pada saat kelahirannya telah dipuja banyak kalangan sebagai karya agung bangsa Indonesia yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia khususnya perlindungan hak asasi bagi Tersangka atau Terdakwa. Jika melihat kondisi pada waktu tersebut, penyebutan karya

Read More

Masalah Penahanan Pra-Persidangan; Masalah Sistemik dan Kompleks dalam Reformasi Hukum di Indonesia

Sudah 10 (sepuluh) tahun lebih era reformasi bergulir di Indonesia. Selama itu pula masyarakat dapat menghirup dan merasakan angin segar reformasi dalam beberapa bidang kehidupan. Namun di sisi lain, beberapa bidang masih belum bisa dikatakan terreformasi dengan baik. Sistem hukum

Read More

Menjawab Tantangan Untuk Terciptanya Sistem Peradilan Yang Adil di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya yang ada di daerah – daerah yang sempat mengalami konflik membutuhkan pengintegrasian nilai – nilai dan standar hak asasi manusia. Hal ini penting karena Indonesia telah mengadopsi prinsip – prinsip HAM dalam konstitusinya dan

Read More

Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum di Indonesia

Advokat sebagai bagian dari officer of the court memiliki posisi kunci dalam proses penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia diantaranya sebagai bagian dari proses mekanisme pengawasan dari tindakan – tindakan penegakkan hukum yang diambil oleh pejabat – pejabat yang

Read More

Activists Want Wiretapping Safeguards

Jakarta, Indonesia must have a law focused solely on the mechanisms, controls and procedures on wiretapping, human rights organizations say. Zainal Abidin, deputy director of the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), said on Friday that articles on wiretapping

Read More

Penyadapan Harus Diatur dalam UU Khusus

Jurnas.com | ATURAN tentang penyadapan yang saat ini dibahas DPR dan pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang Intelijen, dinilai sangat mengkhawatirkan dan prematur. Pasalnya, semangat pengaturan tentang penyadapan tersebut bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Read More

Penyadapan Rawan: Indonesia Punya Pengalaman Buruk Soal Aktivitas Intelijen

Jakarta, Kompas – Aparat intelijen negara berpotensi menyalahgunakan penyadapan jika tata cara dan mekanismenya tidak diatur dalam undang-undang khusus. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah seharusnya membahas undang-undang yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan sebelum membahas RUU Intelijen.

Read More

Perlu, UU penyadapan

JAKARTA – Kewenangan penyadapan yang dirancang dalam rancangan undang undang Intelijen masih menimbulkan banyak kontroversi, khususnya pasal yang mengatur kewenangan penyadapan (intersepsi komunikasi) yang diberikan kepada Lembaga Koordinasi Intelijen Negara –pengganti Badan Intelijen Negara– seperti diatur di dalam Pasal 31

Read More

RUU Intelijen Dinilai Prematur: Aturan itu dinilai bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

VIVAnews – Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen yang sedang digodok pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menimbulkan polemik.  Aturan itu dinilai bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan tata cara penyadapan semestinya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Read More

Penyadapan Tidak Boleh Masuk RUU Intelijen

Komhukum (Jakarta) – Terbayang masa Soeharto berkuasa ketika pelanggaran HAM menjadi  tontonan masyarakat. Pada saat itu pula kinerja intelijen dimaksimalkan. Semua hal yang berbau  ancaman terhadap negara mesti diberantas.

Read More