Tag "hukum acara pidana"

Back to homepage

Aturan Penyadapan Harus Undang-undang

hukumonline.com. Jakarta. Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika nampaknya harus mengurungkan niat membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara intersepsi atau penyadapan. Sebab, Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengamanatkan

Read More

MK: Penyadapan Harus Diatur dengan UU

Jakartapress.com – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat 4 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi “tata cara penyadapan yang diatur oleh pemerintah.” MK dalam hal ini mengabulkan permohonanan Wahyu Wagiman yang meminta agar pasal ini dihapus.

Read More

KPK Tak Terpengaruh Putusan MK tentang Hak Sadap

DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sore ini membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun keputusan MK ini sama sekali tidak berpengaruh kepada kewenangan penyadapan yang melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Read More

MK Batalkan Pasal Penyadapan di UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut mengatur tentang tata cara penyadapan. Ketua MK, Mahfud MD, mengatakan pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak memiliki kekuatan

Read More

MK hapus pasal penyadapan di UU ITE

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika I (ITE) tentang pasal aturan tata cara penyadapan. Dalam putusan ini diputuskan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun

Read More

MK Batalkan Hak Sadap yang Cuma Diatur Lewat PP

DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 31 ayat 4 yang berisi ‘tata cara penyadapan diatur oleh pemerintah’. Gugatan ini diajukan untuk menanggapi rencana pembuatan RPP Penyadapan. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk

Read More

MK Batalkan Pasal Pengatur RPP Penyadapan

VIVAnews – Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu, Rancangan Peraturan Pemerintah¬† Penyadapan, yang mengacu pada pasal itu, tidak bisa disahkan. “Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,”

Read More

MK Diminta Batalkan Ketentuan Penyadapan

Jakarta, Kompas – Mahkamah Konstitusi diminta untuk membatalkan ketentuan penyadapan yang ada pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketentuan tersebut dinilai salah kaprah, mengingat penyadapan hanya bisa diatur di dalam UU tersendiri. Pengaturannya bukan dalam bentuk

Read More

UU ITE Diuji di MK

“Pengaturan penyadapan menggunakan PP menabrak konstitusi dan HAM,” kata Wahyudi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan datang dari Anggara, Advokat dan Direktur Program Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan Wahyudi Djafar,Peneliti Perkumpulan Center

Read More

Dasar Hukum Pembuatan RPP Penyadapan Diuji Ke MK

Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring sepertinya harus berpikir ulang bila ingin tetap mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (RPP Penyadapan). Pasalnya, dasar hukum yang mengamanatkan pemerintah membuat RPP Penyadapan sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi

Read More