Tag "hukum pidana"

Back to homepage

Hukuman Cambuk Mencoreng Wajah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pemerintah telah menyadari dampak buruk dari hukum cambuk namun lebih memilih upaya untuk menutupi ketimbang menghapuskan jenis hukuman ini Sepanjang 2017 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat bahwa praktek hukuman cambuk di Aceh masih relatif tinggi. Hukuman cambuk terus

Read More

Pengungkapan Kasus Video Gay Kids (VGK): langkah maju Pemberantasan Child Online Pornography (COP) di Indonesia

Berbasis laporan dan kerjasama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI). Polda Metro akhirnya menangkap para tersangka tindak pidana pornografi online anak. Mereka diduga memperjualbelikan video berkonten  pornografi anak dengan sesama jenis atau dikenal dengan video gay kids (VGK). Mereka adalah YUL,

Read More

Kaitan Overkriminalisasi ketentuan hukum Pidana dengan Peningkatan Angka Penyebaran HIV/AIDS

Laporan atas Lokakarya dan Forum Konsultasi Global bertemakan “Consultation as part of Taking the Lead: Communities in Prevention” di Cape Town, 28 Agustus 2017 di Afrika Selatan Pada 28 Agustus 2017, International HIV/AIDS Alliance dan Networking HIV & AIDS Community

Read More

Potret Suram Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Pada 22 Agustus 2017 lalu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan bebas kepada 7 orang pelaku pemerkosaan terhadap S (3 dan 4 orang pelaku dalam berkas terpisah). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut yang diketuai oleh Sutriadi Yahya membatalkan

Read More

Peta Usulan Fraksi DPR: Memetakan Usulan Fraksi-Fraksi DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Terorisme

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, Pemerintah kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional.Dengan mewacanakan revisi Undang-undangNo 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang

Read More

ICJR Kirimkan Pendapat Hukum Kasus Penghinaan Motivator: Ada Unsur Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan

Wempy Dyocta Koto yang dikenal sebagi motivator telah melaporkan Ravio Patra ke Polda Metro jaya dengan dugaan pencemaran nama baik. Menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Laporan Polisi Nomor: SP.Dik/475/VIII/2017/Dit.Reskrimsus dilakukan pada 21

Read More

Motivator Wempy Dyocta Koto, Laporkan Penulis Ilmiah ke Kepolisian Atas Dasar Pencemaran Nama Baik

LBH Pers, ICJR dan LBH Jakarta melihat secara teliti poin-poin tulisan milik Ravio dan menyimpulkan bahwa apa yang ditulisnya merupakan suatu kebenaran, dan tidak memiliki muatan penghinaan, Seorang motivator bisnis Wempy Dyocta Koto (WDK) telah melaporkan penulis ilmiah yang bekerja

Read More

Kembalikan Pengertian Makar kepada Makna Aslinya

Kesimpulan ICJR pada Perkara Permohonan Uji Materil Pasal Makar No 7/PUU-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi Pada Selasa 2 Agustus 2017 sidang permohonan Uji Materil pasal-pasal makar dalam KUHP dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017 telah  memasuki agenda penyerahan kesimpulan. Setelah mengajukan 6 ahli

Read More

Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya

Prostitusi dalam sejarah di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan dahulu kala, para raja-raja memiliki jumlah selir yang jumlahnya banyak dan para selir tersebut mendapatkan imbalan dari mulai uang sampai kehidupan yang nyaman yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Pada jaman

Read More

Tindak Pidana Penyiksaan dalam R KUHP

Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang salah satunya membahas tentang tindak pidana penyiksaan. Tindak pidana ini diatur dalam Bab ‘Tindak Pidana Jabatan’ dan berada dalam bagian ‘Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan.

Read More