Tag "hukum pidana"

Back to homepage

Menagih Janji Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Implementasi Protokol Opsional Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak

Pada 24 September 2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (yang selanjutnya disebut Protokol Opsional). Protokol Opsional merupakan instrument yang melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi

Read More

Soal Hukuman Penjara, Pemerintah diminta Konsisten

Pola Pemidanaan R KUHP masih berpotensi besar menambah beban penjara yang sudah akut Pemerintah diminta oleh Panitia Kerja (Panja RKUHP) soal mereformulasi beberapa tindak pidana terkait dan sinkronisasi pasal-pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, merumuskan delik pokok (core crime)

Read More

Kasus Pemerkosaan Anak 14 tahun di Bengkulu: Deret Panjang Reviktimisasi terhadap Korban Kekerasan Seksual

Institute for Criminal Justice reform (ICJR) mengecam keras reviktimisasi korban dalam kasus pemerkosaan yang  menimpa Anak 14 Tahun yang diduga dilakukan oleh 20 orang pelaku pada Tanggal 4 November 2017 di Bengkulu.  Namun,melalui surat 013/LPA-Prov.BKL/XI/2017 LPA Bengkulu telah menyatakan bahwa

Read More

Persekusi Pasangan diduga Melanggar Kesusilaan: DPR dan Pemerintah Harus Berhati-hati dalam merumuskan Tindak Pidana tentang Kesusilaan

ICJR mengecam keras tindakan main hakim sendiri dari warga Cikupa, Tangerang khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda. Para warga secara brutal dan tanpa wewenang mengarak perempuan bahkan tak segan-segan untuk mempertontonkan kemaluan korban

Read More

Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika

Laporan Lokakarya Human Right and Drug Policy, Open Society Foundation, Hong Kong, 16-20 Oktober 2017 Pada 16-20 Oktober 2017 lalu Open Society Foundation menggelar lokakarya yang bertajuk Human Rights and Drug Policy yang diselenggarakan di Departemen Kriminologi Universitas Hong Kong. Lokakarya tersebut diisi oleh

Read More

Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB

Majelis Umum PBB telah mengukuhkan dan menegaskan posisinya menolak hukuman mati pada Desember 2007 ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama yang menyerukan negara anggota PBB untuk “menerapkan moratorium pidana mati dengan tujuan penghapusan hukuman mati”. Setelah Resolusi pertama ini, ada

Read More

3 Tahun Qanun Jinayat Aceh Dan Update Komitmen Politik Indonesia dalam Universal Periodic Review (UPR) dari Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Qanun Jinayat dan kaitannya dengan  Kesetaraan Gender, Non-Diskriminasi, Penghapusan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) dari Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selain memberikan kesempatan bagi negara untuk menerima rekomendasi hak asasi manusia (HAM) dari

Read More

Manfaat Pidana Mati dalam Legislasi Dipertanyakan

Pada 5 Oktober 2017 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyelenggarakan Focus Group Disccussion  #2 mengenai Pemetaan Akar Hukuman Mati di Legislasi di Indonesia.  Hadir dalam FGD ini 6 orang narasumber ahli sebagai pemantik diskusi  yaitu, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M

Read More

Hakim Diminta Untuk Memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika Sesuai SEMA 4/2010

(Selasa 17 Oktober 2017) ICJR bersama sama dengan RC (Rumah Cemara) dan EJA (Empowerment and Justice Action) malakukan audiensi dengan Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Asisten Kamar Pidana Bapak Arman Surya Putra. Dalam pertemuan ini, ICJR, RC dan EJA 

Read More

Mengembalikan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada Selasa, 2 Agustus 2017 sidang permohonan Uji Materil pasal-pasal makar dalam KUHP dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017 telah memasuki agenda penyerahan kesimpulan. Setelah mengajukan 6 ahli dalam 3 bulan persidangan, ICJR selaku pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis kepada majelis hakim Mahkamah

Read More