Tag "hukum pidana"

Back to homepage

ICJR Criticized the Closed-Door Discussion of the Detention Duration in the Anti-Terrorism Bill

“ICJR considers that there is no strong enough reason to cover the discussion of the duration of detention in the Anti-Terrorism Bill” The discussion of the Anti-Terrorism Bill on 14 June 14 2017 went closed-door in the House of Representatives. The

Read More

The Wording of Crimes against Humanity and Crime of Genocide in the Penal Code Bill Could Weaken the Law Enforcement

The current discussion of the Penal Code Bill is almost finished based on the Working Committee of the Penal Code Bill’s meeting result on 13 June 2017. The Working Committee ordered ‘Tim Perumus’ (Persons in charge to catalogue the provisions/chapters/articles

Read More

The Constitutional Court Must Carefully Examine the Articles of Anti-Corporal Punishment of Children

ICJR is concerned about the violence against teachers that took place, but also assesses that the petition for Judicial Review of the Law No.35 of 2014 on Child Protection in the Constitutional Court has the potential to eliminate child protection

Read More

Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih sering digunakan sebagai alat untuk menopang kekuasaan yang otoriter dan anti terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan proses tumbuh dan berkembangnya demokrasi, orientasi dan instrumentasi hukum pidana harus didorong perubahannya menjadi

Read More

Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kemanusiaan dan Genosida dalam RKUHP Memperlemah Penegakan Hukum

Saat ini Pembahasan R KUHP hampir selesai berdasarkan hasil rapat pembahasan Panja RKUHP pada tanggal 13 Juni 2017. Panja memerintahkan agar Timus (Tim Perumus)-Timsin (Tim Sinkronisasi) segera bekerja untuk menyelesaikan hasil pembahasan Panja R KUHP.  Namun Hasil panja kemarin masih

Read More

MK Harus berhati-hati terhadap Pengujian atas pasal pasal anti corporal punishment terhadap anak

ICJR prihatin dengan adanya kekerasan terhadap guru, namun menilai permohonan pengujian Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di  Mahkamah Konstitusi berpotensi menghilangkan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan Saat ini upaya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait perubahan pasal-pasal

Read More

ICJR Dorong Pemerintah dan DPR untuk menghasilkan Undang-Undang yang komprehsif dan berkualitas bagi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Presiden akhirnya mengeluarkan Surat Presiden Nomor R-25/Pres/06/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 2 Juni 2017. Surpres ini diterbitkan pasca surat DPR yang dikirimkan kepada presiden untuk pembahasan rancangan undang-undang tersebut 2 bulan

Read More

Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak: Himbauan untuk Tidak Melakukan Kekerasan terhadap Anak Dan Tidak Menyebarkan Identitas Anak Korban Persekusi

SIARAN PERS ALIANSI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK   Himbauan untuk Tidak Melakukan Kekerasan terhadap Anak Dan Tidak Menyebarkan Identitas Anak Korban Persekusi   Jakarta, 2 Juni 2017: Sehubungan dengan kasus persekusi terhadap anak yang dilakukan oleh sejumlah orang di Cipinang Muara,

Read More

ICJR Minta Pemerintah dan DPR Berhati-hati Dalam Menentukan Jangka Waktu Penangkapan di RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan masih berkutat pada pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait masa penangkapan yang diusulkan pemerintah di RUU Terorisme. Dalam RUU Terorisme

Read More

DPR Meminta Pemerintah Konsolidasikan Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN, dan seluruh lembaga terkait

Rapat Panja R KUHP pada 24 Mei 2017 dan 30 Mei 2017 telah menegaskan pasal-pasal Pidana dalam Buku II R KUHP merupakan hal-hal yang bersifat umum untuk melengkapi dan memperkuat hal yang belum diatur dalam Undang-Undang khususnya. Hasil rapat menyatakan

Read More