Tag "hukum pidana"

Back to homepage

ICJR Minta Pemerintah dan DPR Berhati-hati Dalam Menentukan Jangka Waktu Penangkapan di RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan masih berkutat pada pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait masa penangkapan yang diusulkan pemerintah di RUU Terorisme. Dalam RUU Terorisme

Read More

DPR Meminta Pemerintah Konsolidasikan Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN, dan seluruh lembaga terkait

Rapat Panja R KUHP pada 24 Mei 2017 dan 30 Mei 2017 telah menegaskan pasal-pasal Pidana dalam Buku II R KUHP merupakan hal-hal yang bersifat umum untuk melengkapi dan memperkuat hal yang belum diatur dalam Undang-Undang khususnya. Hasil rapat menyatakan

Read More

ICJR: Personal Conversation Should Not Be Criminalized

A private conversation between two adults is not the domain of criminal law. Cases of personal conversation, including conversations containing private intimate video between two adults are a recent trend of criminal charges. There are at least 3 cases related

Read More

ICJR: Percakapan Pribadi Semestinya Tidak Dipidana

Percakapan pribadi antara dua orang dewasa bukanlah ranah hukum pidana Kasus – kasus percakapan pribadi, termasuk percakapan pribadi yang intim antara dua orang dewasa termasuk perekaman pribadi atas hubungan intim mulai marak dikenakan pidana . Setidaknya ada 3 kasus terkait

Read More

ICJR Strongly Criticized the Caning of LGBT Couple in Aceh

The Jinayat Law (Qanun Jinayat) for LGBT has created a tremendous stigma against LGBT groups and simultaneously discriminately targeting them for their sexual orientation. This Law encourages people to be homophobia, to do self-monitoring and detain anyone suspected for having

Read More

ICJR Kritik Keras Hukuman Cambuk Bagi Pasangan LGBT di Aceh

Aturan Pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka. Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai

Read More

Tanggapan ICJR Atas Keterangan Pemerintah yang dibacakan dalam Persidangan JR Pasal-Pasal Makar di KUHP di Mahkamah Konstitusi

Hari ini, Selasa, 9 Mei 2017 Pemerintah telah memberikan keterangan terkait Judicial Review (JR) Pasal Makar dalam KUHP yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Perkara No. 7/PUU-XV/2017 itu, Pemerintah memberikan beberapa respon

Read More

ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama

ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah

Read More

Kasus Rutan Sialang Bungkuk: Krisis Kepadatan “overcrowding” Mengancam Rutan dan Lapas Indonesia

Berdasarkan temuan ICJR, dalam RKUHP hanya ada hanya 59 tindak pidana yang  secara otomatis dapat dijatuhi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Sedangkan 1.154 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara, lebih lanjut , ada 249 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana minimum dari 1

Read More

ICJR Dorong Penghapusan Pasal – Pasal Penodaan Agama dalam RKUHP

Persoalan Pasal – Pasal Penodaan Agama Bukan hanya Pada Rumusannya akan tetapi juga pada Pelaksanaan dari Aturan Pidana tersebut Pasal penodaan agama dalam diatur dalam Pasal 156 a KUHP berasal dari aturan yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno melalui

Read More