Tag "hukum pidana"

Back to homepage

Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digadang – gadang sebagai suatu regulasi yang pro hak anak dan mengadopsi berbagai prinsip – prinsip penting dalam Konvensi Hak Anak. Tak heran jika Amir Syamsuddin, Menteri Hukum

Read More

ICLaD Issue No.1/2014

This edition of ICLaD will explore and highlight two important matters on criminal law reform, namely: draft of Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP) and draft of Indonesian Criminal Procedural Law (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana –

Read More

ICJR Demands the Government to Fulfill Promise to Revise ITE Law and Repeal Article 27 Paragraph 3 of ITE Law

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) reminds the Minister of Communication and Information Technology, Rudiantara, to immediately fulfil the Government’s promise to revise Law on Information and Electronic Transaction (ITE Law). Anggara, the Chairperson of Governing Board of ICJR, asserts

Read More

Ahli : Pasal 245 UU MD3 Diskriminatif, Melanggar Kesetaraan Di Hadapan Hukum, Dan Menghambat Akses Korban Pada Keadilan

Hari ini, Rabu, 29 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), selaku pemohon pada Perkara Nomor 76/PUU – XII/2014  perihal Pengujian UU MD3, akan kembali menjalani persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan kali ini, ICJR mendatangkan Roichatul Aswidah, M.A.,

Read More

ICJR Resmi Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait Pada PUU Tindak Pidana Pencucian Uang

Kamis 16 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) resmi menjadi pihak terkait tidak langsung dalam Perkara No. 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar

Read More

ICJR : Mendagri Harus Segera Membekukan Qanun Jinayat

Menteri Dalam Negeri melalui pemberitaan beberapa media telah merespon dan berjanji akan melakukan review atau meninjau ulang atas produk hukum Qanun Jinayat Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Terkait hal tersebut, Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal

Read More

ICJR: Qanun Jinayat mengakibatkan Kemunduran Hukum Pemidanaan Indonesia dan menambah beban Indonesia di Forum Anti penyiksaan Internasional

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Sabtu (27/09) dinihari, mengesahkan perda syariat Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi orang Islam tetapi juga warga non-Muslim. Perda yang mengatur hukum pidana Islam atau Qanun Jinayat ini disetujui secara aklamasi dalam

Read More

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban: Perlindungan Whistleblower atau Pelapor Berpotensi Melemah

“Whistleblower lebih dianggap sebagai pelapor dalam ranah hukum pidana, Perlu memperluas konsep whistleblower” Saat ini RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban secara marathon telah dibahas, baik pada Rapat Panja I (JW Marriot, 28 – 30 Agustus), Panja II (Salak,

Read More

Activists condemn arrest of student who insulted Yogyakarta

Civil-liberty groups have urged police to release Florence Sihombing, a graduate student at Gadjah Mada University’s school of law, who has been detained by the police for insulting the city of Yogyakarta. The Commission for Missing Persons and Victims of

Read More

Pemerintah Undang ICJR bahas RUU Anti Penyiksaan

Harus diakui, masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia tidak lepas dari kelamahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban penyiksaan. Membentuk peraturan perundang-undangan anti penyiksaan merupakan hutang Indonesia. Saat ini agenda RUU KUHP dan

Read More