Tag "icjr"

Back to homepage

Penegakan Hukum Pornografi Anak Online Dalam kasus “Candy Loly Grup” Perlu Menggunakan Pasal Pidana berlapis

Terungkapnya kasus pornografi anak online melalui Facebook di Indonesia pada minggu lalu tentunya membuat mata masyarakat terbuka akan bahaya yang mengintai anak-anak mereka dari pelaku kejahatan seksual. Para pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengeksploitasi anak-anak dengan membagikan gambar-gambar

Read More

Pembahasan RUU Terorisme Sebaiknya Transparan

ICJR Kritik Pembahasan RUU Terorisme Yang Tertutup Sejak 10 Januari 2017, pembahasan RUU Terorisme telah dimulai oleh Pansus DPR. Namun praktis sampai dengan pembahasan kedua yakni pada hari Kamis tanggal 13 januari 2017, ternyata Pembahasan RUU Terorisme dilakukan secara tertutup.

Read More

Increasing Criminal Sanction for Criminal Defamation in the R KUHP

Criminal Defamation in the Draft Criminal Code (R KUHP): elements of Criminal Defamation should be more precise, justifications must be expanded and criminal sanctions should be lighter. On 16 January 2017, the Working Committee for the R KUHP in Commission

Read More

ICJR Memilih Kepengurusan Baru

Kepengurusan ICJR periode 2013 – 2016 telah berakhir pada 31 Desember 2016. Rapat Umum Anggota ICJR diselenggarakan untuk melakukan pembahasan beberapa agenda penting dari ICJR diantaranya perubahan Anggaran Dasar dan juga pemilihan anggota – anggota Badan Pengawas dan Badan Pengurus

Read More

Indonesia: Criminalization of consensual intimacy or sexual activity for unmarried couples in Aceh must end

Amnesty International and the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) are seriously concerned about the Aceh Islamic Criminal Code (Qanun Jinayat), which came into effect in the province a year ago. The code criminalizes consensual sexual relations and extends the

Read More

Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Komnas HAM!: Kembalikan Tugas Komnas HAM sebagai Ujung Tombak Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Komnas HAM menghadapi persoalan serius yang akan mempengaruhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang kuat dan mandiri, utamanya dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Persoalan ini disebabkan karena keluarnya status disclaimer atas rekomendasi Laporan Keuangan

Read More

Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3

Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari

Read More

Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia

Di Indonesia, Penahanan pra-persidangan (pre-trial detention-PTD) kian dirasakan sebagai persoalan besar terutama wilayah isu pemasyarakatan. Penahanan pra-persidangan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kepadatan penjara, serta buruknya kondisi fasilitas penahanan. Penahanan pra-persidangan juga salah satu indikator kunci bagaimana negara dan

Read More

Anggota Komisi III: Upaya Praperadilan Hal yang Wajar

ICJR menilai praperadilan yang diajukan Polri akan mengalami persoalan karena penetapan tersangka berada di luar objek praperadilan. Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan melalui Polri melakukan ‘serangan balik’ dengan mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan

Read More

Singgung Keistimewaan DPR, Pengamen Bersaksi di MK

Warga negara biasa langsung diproses hukum, sedangkan anggota DPR harus seizin MKD. Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggota MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) yang dimohonkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Sejarahwan JJ Rizal mempersoalkan Pasal

Read More