Tag "Jinayat"
Back to homepage3 Tahun Qanun Jinayat Aceh Dan Update Komitmen Politik Indonesia dalam Universal Periodic Review (UPR) dari Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
Qanun Jinayat dan kaitannya dengan Kesetaraan Gender, Non-Diskriminasi, Penghapusan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) dari Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selain memberikan kesempatan bagi negara untuk menerima rekomendasi hak asasi manusia (HAM) dari
Read MoreDesak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan
Latar Belakang. Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta, sebagai bentuk jaminan terhadap perlindungan nilai-nilai pluralisme yang ada pada masing-masing daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur
Read MorePraktek Hukuman Cambuk di Aceh Meningkat, Evaluasi atas Qanun Jinayat Harus Dilakukan Pemerintah
“Praktek hukuman cambuk di Aceh akan terus meningkat sejak Qanun Jinayat di gunakan sejak tahun 2015. Sepanjang 2016, ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh” Pada 2 Februari 2017 lalu , tiga warga Aceh dicambuk
Read MoreIndonesia: Criminalization of consensual intimacy or sexual activity for unmarried couples in Aceh must end
Amnesty International and the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) are seriously concerned about the Aceh Islamic Criminal Code (Qanun Jinayat), which came into effect in the province a year ago. The code criminalizes consensual sexual relations and extends the
Read MoreA year Qanun Jinayat: Excessive Usage of Caning in Aceh
The Indonesian government must put an end to caning as a form of punishment and repeal or revise the provisions within the Qanun Jinayat (Islamic Criminal Law in Aceh) that provides violations of international law and national criminal law. Caning
Read MorePermohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Pada 2014, naskah rancangan qanun (raqan) kembali didorong ke DPRAceh (DPRA) oleh pemerintah Aceh dan kembali bahas di DPRA yang akhirnya disahkan DPRAh pada 27 September 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatditetapkan efektif berlaku pada 28
Read MoreMenggugat Qanun Jinayat
Sejumlah anggota Wilayatul Hisbah atau polisi syariat turun ke beberapa perkampungan di Kota Banda Aceh, pekan lalu. Mereka menemui beberapa tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasi penerapan syariat Islam dalam aturan yang baru. “Intinya, polisi syariat ingin masyarakat melaporkan apabila melihat
Read MoreIndonesia: Cabut atau revisi semua ketentuan yang melanggar hak asasi manusia dalam Qanun Jinayat Aceh
Amnesty International dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat prihatin akan pengesahan Qanun Jinayat Aceh yang mulai berlaku di Provinsi Aceh pada 23 Oktober 2015. Hukum pidana lokal ini akan mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual dan memperluas penggunaan hukum cambuk
Read MorePengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri
Read MoreICJR dan Solidaritas Perempuan Ajukan Hak Uji Materil Qanun Jinayat Aceh ke Mahkamah Agung
“Qanun Jinayat Aceh tidak hanya bertentangan dengan dengan Undang- Undang Republik Indonesia tapi juga mengabaikan dan melupakan semangat dari Perjanjian Perdamaian Aceh(MoU Helsinki)” “Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum
Read More