Tag "kebebasan berekspresi"

Back to homepage

Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi dalam R KUHP 2017

Tanpa disadari masih ada berbagai peraturan yang di dorong oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam RKUHP. Pembatasan tersebut dicantumkan dalam berbagai ketentuan terkait pasal-pasal pidana yang langsung menyasar warga negara. Bahkan beberapa pasal proteksi negara yang telah dicabut melalui

Read More

Potensi pengekangan Kebebasan Berekspresi Pasca Pembahasan Rancangan KUHP

Meskipun dalam beberapa ketentuan terjadi perdebatan alot, namun DPR dan Pemerintah tidak secara tegas menghapus pasal-pasal yang bermasalah tersebut, terlihat masih besarnya keinginan negara untuk mengekang hak asasi manusia. Saat ini Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan seluruh pembahasan pertama Rancangan

Read More

Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 Tentang Blokir Konten Dianggap Bermasalah, ICJR Segera Ajukan Judicial Review ke MA

Menkominfo, Tifatul Sembiring, telah menandatangani Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (RPM Blokir Konten) dan saat ini telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang ditandatangani pada 7 Juli

Read More

9 LSM Ajukan Tuntutan ke PSSI

Metrotvnews.com, Jakarta : Tim Advokasi Korupssi (Koalisi Kebebasan Berekspresi Untuk Reformasi dan Transparansi PSSI) beserta sejumlah organisasi masyarakat mengajukan tuntutan kepada PSSI terkait kasus yang menimpa Apung Widadi. Korupssi juga menuntut PSSI untuk transparan. LSM pengaju tuntutan tersebut terdiri Yayasan

Read More

Persidangan Kasus Penghinaan BBM M. Arsyad, Dirancang Untuk Dipaksakan!

Entah Apa yang terjadi dalam proses persidangan M. Arsyad. Persidangan dengan terdakwa kasus penghinaan lewat status BlackBerry Messenger ini ditunda untuk kedua kalinya karena saksi Khadir Khalid, yang juga menjadi korban penghinaan kasus tersebut, tidak dapat menghadiri persidangan. Tanda tanya semakin

Read More

Rancangan KUHP Ancam Kebebasan Sipil

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini telah diselesaikan pemerintah setelah 49 tahun lamanya melakukan pembahasan. Pemerintah melakukan melakukan kodifikasi terhadap KUHP dengan tujuan untuk melakukan dekolonisasi, demokratisiasi, konsolidasi, dan adaptasi serta harmonisasi hukum pidana. Sayangnya

Read More

Penghinaan, Alat Efektif untuk Lindungi Pejabat

WARTA KOTA, PASARMINGGU – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, berdasarkan kecenderungan yang berkembang di lapangan ternyata tindak penghinaan merupakan alat yang efektif digunakan untuk melindungi kepentingan pejabat publik maupun orang-orang yang bekerja di sektor publik. Menurut ICJR dalam

Read More

ICJR: Pasal Penghinaan dalam Rancangan KUHP Ternyata tak Berubah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasal-pasal dalam Bab Penghinaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinilai masih serupa dengan kitab yang berlaku kekinian. Juru Bicara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus AT Napitupulu mengatakan, duplikasi isi bab tersebut disebabkan tim perancang

Read More

Melihat Kebijakan Hukum Penghinaan dalam Rancangan KUHP

Mengatur Penghinaan dalam hukum pidana memang menjadi sorotan dunia saat ini, banyak negara yang mengkaji ulang pengaturannya, ada yang mulai menghapuskan pengaturannya namun tidak sedikit pula yang tetap memanggap pengaturan hukum pidana penghinaan tetap penting. Di Indonesia, dalam konteks pembentukan

Read More

Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa kemerdekaan berekspresi adalah salah satu hak yang fundamental yang penting untuk dijamin dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tanpa jaminan yang kuat terhadap kemerdekaan berekspresi maka dapat dipastikan akan

Read More