Tag "korban"

Back to homepage

Mendorong Kesepahaman dan Integrasi Antar Lembaga Negara dalam Implementasi UU SPPA

“Penanganan Anak korban/saksi termasuk Diversi anak pengguna narkotika memerlukan kesepahaman dan kerja sama antar lembaga Negara” Pada 22 Maret 2017, Mahkamah Agung (MA) didukung oleh EU-UNDP SUSTAIN (Program Uni Eropa untuk mendukung Peradilan di Indonesia), meresmikan fasilitas pengadilan anak di

Read More

Pembahasan RUU Teroris Telah Memasuki Separuh Rancangan, ICJR mendesak Agar Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Harus Digunakan secara Konsisten Dalam Pembahasan RUU Terorisme

“ICJR: Pasal-pasal krusial terkait, tindak pidana persiapan terorisme, anak yang terlibat terorisme, tindak pidana menggerakkan terorisme dan penghasutan terorisme telah dibahas. Pembahasan Panja RUU Terorisme kedepan akan memasuki pembahasan pasal tupaya paksa penangkapan dan Penahanan” Pada Tanggal 29 Maret sd

Read More

Penanganan Anak Korban: Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga

Korban kejahatan adalah kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana umumnya, korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan tidak jarang korban sangat sulit untuk mendapatkan hak – haknya. Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin,

Read More

Hak Korban Masih Terabaikan, Pengakuan Negara Atas Korban Masih Minim

Peringatan Setahun Tragedi Serangan Terorime di Thamrin: 14 Januari 2016 “ICJR : Upaya keras para korban terorisme di Thamrin untuk meminta kompensasi sebesar Rp 1.390.777.000 tak membuahkan hasil . Penegak hukum kurang serius dan Pengadilan mengabaikan Permintaan Kompensasi tersebut ”

Read More

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama

Read More

ICJR Ingatkan Pemerintah dan DPR, RUU Terorisme Harus Perhatikan Hak Korban

Pasca Bom Sarinah pada Januari 2016, Pemerintah menyatakan Indonesia membutuhkan perubahan terhadap UU Terorisme, dengan alasan untuk melindungi warga negara Indonesia. Saat ini RUU Terorisme  bahkan telah direncanakan dalam masa sidang IV Tahun 2016 DPR untuk segera diproses dalam pembahasan

Read More

ICJR Nilai Pemerintah Gagal dan Lalai Bentuk Peraturan Pelaksana UU SPPA

Tepat 30 Juli 2014 lalu, UU SPPA telah resmi berlaku. Hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengaluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan

Read More

RUU Revisi Perlindungan Saksi dan Korban Versi Pemerintah Mengabaikan Hak-hak Korban Penyiksaan

Saat ini Pemerintah dan Komisi III DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU Perubahan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah dan DPR berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi kekurangan UU Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya yang berkaitan

Read More

Perlindungan bagi Saksi, korban, whistleblower dan Pelaku yang bekerja sama, belum Maksimal

Hari ini Komisi III DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah melakukan pembahasan awal bersama Pemerintah Pada Hari Senin , 19 Mei Kemarin. Hari ini (jam 13.oo WIB) Jadwal Pembahasan

Read More

Reparasi bagi Korban 65: Proses dan Tantangannya

Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan

Read More