Tag "Korupsi"

Back to homepage

Daud Ndakularak: Whistleblower/Pelapor Korupsi di NTT yang Diancam Pidana

Ancaman dan intimidasi terhadap para pelapor saat ini masih tinggi, sehingga perlindungan terhadap Pelapor masih membutuhkan perhatian yang serius, utamanya. Pelapor, utamanya Whistleblower merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi. Pola Ancaman terhadap

Read More

Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistle Blower di 2016

“Perlindungan terhadap Pelapor atau Whistle Blower (WB), Masih Butuh Perhatian Serius” Ancaman dan intimidasi terhadap para pelapor masih tinggi. Namun perlindungan terhadap Pelapor masih membutuhkan perhatian yang serius. Pelapor merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam

Read More

Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Komnas HAM!: Kembalikan Tugas Komnas HAM sebagai Ujung Tombak Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Komnas HAM menghadapi persoalan serius yang akan mempengaruhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang kuat dan mandiri, utamanya dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Persoalan ini disebabkan karena keluarnya status disclaimer atas rekomendasi Laporan Keuangan

Read More

Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Rencana Remisi Korupsi & Remisi Pengguna Narkotika Dalam RPP Hak Warga Binaan

Kebijakan politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan (Dasar Putusan MA tentang Uji Materil PP 99 Tahun 2012) Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan

Read More

Permohonan Keberatan Terhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham) pada 12 Juli 2013menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat itu merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 tahun 2012berisi Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun

Read More

Rencana Pemberian Remisi bagi Koruptor tidak sesuai dengan Peraturan dan keputusan Mahkamah Agung

Institute Criminal Justice Reform (ICJR) mengritik tegas sikap Pemerintah saat ini yang sedang merencanakan pemberian Remisi bagi Koruptor. Pemberian remisi ini bertolak belakang dengan semangat dan isi  dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi. ICJR menyangka sikap Menteri Hukum dan

Read More

ICJR dan ICW gugat Surat Ederan Menteri Hukum dan HAM Yang Membuka Celah Pemberian Remisi Bagi Para Koruptor

Dengan Surat Edaran Ini Beberapa Koruptor Keluar Dari Jerat Pengetatan Remisi Ketetuan Surat Edaran No. M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatanbagi Kepala Kantor

Read More

Justice Collaborator (JC) Layak Dapat Vonis Percobaan

-Vonis Ringan untuk Hendra sebagai JC, berdampak positif bagi pemberantasan korupsi – Perkara korupsi Videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah masuk masa persidangan, dan dalam waktu dekat akan ada putusan bagi terdakwa Hendra Saputra, office boy yang

Read More

KPK Tak Terpengaruh Putusan MK tentang Hak Sadap

DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sore ini membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun keputusan MK ini sama sekali tidak berpengaruh kepada kewenangan penyadapan yang melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Read More