Tag "KUHAP"

Back to homepage

Kumham Tak Bisa Sendiri Hadapi Covid-19, Sistem Peradilan Pidana Harus Terpadu

Koalisi mencatat beberapa solusi mengenai masalah penahanan di tengah kondisi pandemi. Selain itu, masalah penahanan dalam perubahan KUHAP ke depan, perlu memastikan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat dan detail terkait penahanan, hal ini bisa dimulai dengan mamasukkan

Read More

ICJR Policy Brief: EU – Indonesia Human Rights Dialogue

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) established in 2007 is an independent research institution focusing on criminal law reform, criminal justice system reform, and legal reform in general in Indonesia. ICJR has conducted three major programs: research and advocacy, training,

Read More

ICJR Minta Menteri Hukum dan HAM Buka Kembali Pembahasan RKUHP dan Susun Roadmap Reformasi Kebijakan Pidana

ICJR meminta Yasonna Laoly, yang terpilih kembali menjadi Menteri Hukum dan HAM, untuk menunjukan keseriusannya dalam mewujudkan reformasi hukum sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh konstitusi, salah satunya adalah dengan membuka kembali pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Read More

ICJR Desak Presiden Serius Mencegah dan Mencabut Undang – Undang Yang Menyulitkan Rakyat

Dalam pidato kenegaraan di 16 Agustus 2019 dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden menekankan bahwa Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar. ICJR mengapresiasi pernyataan Presiden tersebut, komitmen ini harus ditunjukkan dalam Pembahasan RKUHP dan juga refromasi sistem peradilan di Indonesia.     Dalam

Read More

Refleksi Perjuangan Panjang Keadilan untuk Baiq Nuril: 3 Masalah Penting yang Harus dibenahi Pemerintah dan DPR

MaPPI FHUI dan ICJR mengapreasiasi langkah pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo, namun perlu ditegaskan, proses panjang sampai dengan pemberian amnesti ini tidak harus terjadi jika perbaikan dilakukan, mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana,

Read More

ICJR Tolak Pembahasan RUU Pemasyarakatan

ICJR mengkritik tertutupnya pemerintah dalam pembentukan dan perancangan RUU ini, konsultasi dengan masyarakat sipil nyaris tidak terbuka. Dengan menguatnya konsep Restorative Justice yang menekankan pemulihan yang tidak sekedar berorientasi pada penjara, RUU ini justru masih sangat kental dengan pembinaan di

Read More

ICLU: Women Behind Bars in Indonesia

This edition of ICLU discusses the regulation in Indonesia regarding the rights of women in prison. Even though the number of imprisoned women in Indonesia is much less than men, women are naturally require different treatment. Based on the available

Read More

ICJR: Pembentukan Tim Hukum Nasional Tidak Diperlukan dalam Penegakkan Hukum Pidana!

Pemerintah tidak seharusnya turut campur dalam penegakan hukum pidana. Pembentukan Tim Hukum Nasional menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola isu politik di media dan media sosial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, pada Senin 6 Mei 2019 berdasarkan pemberitaan

Read More

Serangan ke Massa Aksi May Day Tandakan Turunnya Demokrasi

Peserta aksi hari buruh 1 Mei, yang dikenal luas sebagai May Day, mengalami serangan oleh aparat di berbagai daerah. May Day merupakan hari libur resmi nasional melalui Keppres 24/2013. Hari libur ini bahkan pernah diatur dalam UU 12/48 jo. UU

Read More

Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat Hambat Askes Masyarakat Miskin Terhadap Keadilan

Pada 24 Januari 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengundangkan Peraturan Menteri No. 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

Read More