Tag "KUHAP"

Back to homepage

“Pasal Penyadapan tanpa ijin Pengadilan” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme

Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 70-73 (Pasal 31 tentang Penyadapan) Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Pengaturan Penyadapan dalam RUU ini patut dipertanyakan sebab

Read More

“Pasal-Pasal Guantanamo” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme

Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 65-83 (Pasal 28 tentang Penangkapan, dan Pasal 43A tentang Pencegahan) Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pasal-pasal tersebut yang

Read More

Qanun Jinayat Mulai Menyasar Kelompok Rentan: Kasus Di banda Aceh ini Merupakan Kasus Pertama bagi LGBT Sejak Aturan Qanun Jinayat ini Diterapkan

Pada Selasa 28 Maret 2017 pukul 23:00 WIB,Satpol PP menangkap dua warga berinisial MT (23) asal Langkat, Sumatera Utara dan MH (21) warga Jeunieb Kabupaten Bireun, di sebuah kos-kosan Dusun Silang, Gampong Rukoh, Darussalam, Banda Aceh. Keduanya berada di Banda

Read More

Menguji Kebijakan Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) Bagi Terpidana Mati; Judicial Review Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Peninjauan Kembali merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa, disamping upaya kasasi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan apabila seluruh upaya hukum biasa,

Read More

Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistle Blower di 2016

“Perlindungan terhadap Pelapor atau Whistle Blower (WB), Masih Butuh Perhatian Serius” Ancaman dan intimidasi terhadap para pelapor masih tinggi. Namun perlindungan terhadap Pelapor masih membutuhkan perhatian yang serius. Pelapor merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam

Read More

Respon atas Rencana Penetapan Revisi UU ITE: Lima Masalah Krusial Dalam Revisi UU ITE yang Mengancam Kebebasan Ekpresi di Indonesia

Pada hari ini DPR RI akan melakukan rapat paripurna pengesahan Revisi UU ITE yang telah di bahas Panja Komisi I DPR dengan Pemerintah. Setelah hampirr 6 bulan akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Read More

Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3

Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari

Read More

Aspek – Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas; Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam: UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan KUHP, dan Rancangan KUHAP

Salah satu kelompok yang sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum adalah kelompok penyandang disabilitas. Secara umum, perhatian pemerintah dan juga masyarakat tertuju pada kelompok “normal” dalam menerjemahkan baris – baris dan teks hukum kedalam sebuah

Read More

Meningkatnya Penggunaan Hukuman Mati Indonesia Dalam Situasi Unfair Trial

“ICJR : Pada Tahun 2016 ini hukuman mati di yang dituntut oleh Jaksa 26 Kasus dan di putuskan oleh pengadilan 17 Kasus, yang masih jadi pertanyaan apakah seluruh kasus-kasus tersebut diadili secara Fair?” Pasca Eksekusi Mati Gelombang III di Indonesia

Read More

Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal

Indonesia telah melakukan eksekusi gelombang ke-3 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami Jaringan masyarakat sipil yang sejak awal menolak eksekusi hukuman mati mengecam eksekusi ini disebabkan banyaknya kejanggalan, kesalahan prosedur dan pelanggaran hukum  yang dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, Pemerintah melakukan

Read More