ICJR | Tag Archive

Search

// archives

KUHAP

This tag is associated with 17 posts

Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP belum jadi solusi perlindungan HAM

Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan diyakini belum mampu menjawab mendasar yang selama ini terjadi. Salah satu penyebabnya karena konsep HPP yang diusung dalam Rancangan pada dasrnya tidak berbeda dengan lembaga praperadilan yang hingga kini masih berjalan. Demikian antara lain kesimpulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Konsep HPP Belum Jawab Problem, Masih Perlu Perbaikan

Hakim Pemeriksa Pendahuluan, istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan diyakini belum akan mampu menjawab problem yang selama ini terjadi. Sebabnya, konsep HPP yang diusung dalam Rancangan tersebut secara mendasar tidak berbeda dengan konsep praperadilan yang hingga kini masih berjalan. Demikian antara lain kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi tematik yang diselenggarakan Institute [...]

Memetakan Situasi Penahanan di Indonesia

Setelah lebih dari 10 tahun memasuki era reformasi, Indonesia masih berjuang untuk membangun dan mencapai sistem hukum yang bersih, kompeten dan akuntabel. Masih maraknya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, suburnya praktik-praktik mafia hukum, dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum merupakan bukti bahwa reformasi hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang sistematis [...]

Pra Peradilan : “Anak Bawang” Dalam Sistem Peradilan Pidana

Jakarta – Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR) menggelar diskusi dan peluncuran buku hasil penelitian tentang Penahanan Pra Persidangan pada 28 Juni 2012 di Hotel Akmani Jakarta Pusat. Dalam diskusi dan launching tersebut diselenggarakan untuk tujuan melihat kembali bagaimana eksistensi lembaga praperadilan di Indonesia, praktik penahanan dan norma yang mengaturnya, kompabilitas antara norma tersebut, kemudian [...]

Menyempurnakan Kembali Hasil Penelitian

Jakarta – Kanwil Hukum dan HAM DKI pernah menyampaikan bahwa hampir 3.000 napi tanpa surat yang sah. Putusan Pengadilan tak pernah masuk eskekusi. Ini kondisi yang memprihatinkan, sudah di upaya nyata sebagai wujud proteksi terhadap kondisi tersebut melalui kejaksaan dan kehakiman, akan tetapi tetap saja tak teratasi. Setelah ditelusuri ternyata ada penawaran dan permintaan di [...]

Mubazirnya Ancaman Pidana 6 Tahun dalam UU ITE

Surat dari Poltangan – Konon, ancaman pidana 6 tahun pada Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 27 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan sifatnya yang lebih merusak ketimbang tindak pidana biasa yang dilakukan di [...]

RS Vs. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi HS mendengar informasi bahwa di kedai milik RS dilakukan pencemaran nama baik HS dimana RS mengatakan bahwa HS, Pi, Ro adalah Parbegu Ganjang dan menari-nari di Pasar Baru, Desa HG pada jam 12 malam dengan rambut terurai panjang dalam keadaan bugil. Pernyataan tersebut yang dilakukan oleh RS disaksikan oleh para saksi Ra, Jo, [...]

Melihat Kembali Posisi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Lembaga Praperadilan pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dilahirkannya KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan Praperadilan adalah upaya ”pengawasan horisontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang – undang. Upaya paksa (dwang meddelen) dalam hal [...]

Memperbaharui Mekanisme Penahanan, Meminimalisir Penyiksaan

Surat dari Poltangan – Problem penyiksaan terhadap tersangka masih menjadi masalah besar dalam penegakkan hukum di Indonesia. Problem ini tidak begitu saja bisa dihapus hanya karena Negara Republik Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal [...]

Problematika Lembaga Praperadilan dalam Praktek

JAKARTA-Lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP berwenang melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan upaya paksa. Akan tetapi dalam praktiknya Lembaga Praperadilan ini masih banyak kelemahan. Hasil riset yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang dilakukan di 4 (empat) wilayah di Indonesia menunjukkan soal itu, diantaranya mengenai pembatasan waktu persidangan yang secara [...]