Tag "KUHAP"

Back to homepage

Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Buronan/DPO dalam Perkara Pidana di Indonesia

Pengertian Umum (Buron/bu·ron/n) berdasarkan kamus adalahorang yang (sedang) diburu (oleh polisi); orang yang melarikan diri (karena dicari polisi); sejatinya, terminologi buron tidak dikenal dalam pengertian hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No 8 tahun 1981. Namun selain

Read More

Praktek Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

“Indonesia telah gagal melakukan pencegahan dan penanganan atas kasus-kasus penyiksaan, termasuk melemahnya sistem hukum melawan praktek penyiksaan” Situasi Umum Pada 26 Juni 2016 mendatang, masyarakat internasional akan menyambut kembali hari anti penyiksaan sedunia. Indonesia yang telah menjadi bagian dari komunitas

Read More

Hak Kebebasan Berekspresi Dipertaruhkan Dalam Pembahasan RUU Perubahan UU ITE Yang Tertutup

“ICJR : Pembahasan RUU yang mempertaruhkan hak orang banyak seperti RUU Perubahan UU ITE seharusnya terbuka dan dapat di akses” Pada 14 Juni 2016 Panja RUU ITE di Komisi I akhirnya kembali melakukan pembahasan terhadap RUU Perubahan UU ITE. Pembahasan

Read More

ICJR Minta Pengadilan Negeri Tangerang Berhati – hati Dalam Memeriksa Kasus RAI

Dugaan adanya rekayasa kasus tidak boleh diabaikan karena tekanan public RAI, adalah satu – satunya terdakwa anak dalam kasus kekerasan seksual yang menimpa EF, seorang buruh di Tangerang. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Negeri Tangerang ada tiga orang yang akan diajukan ke

Read More

Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama

Hampir sepuluh tahun sudah pengaturan soal pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator (JC)  lahir di Indonesia sejak UU No 13 tahun 2006, namun dalam prakteknya masih ditemukan problem krusial dalam pemberian reward bagi mereka di pengadilan. Terjadi lagi, perbedaan pendapat

Read More

Mekanisme Praperadilan harus di Reformasi Total, Perma 4 Tahun 2016 Belum Komprehensif mengatur Soal Praperadilan.

ICJR : Perma ini belum komprehensif mengatur soal  Praperadilan . Perma Praperadilan justru harus mengakomodir seluruh permasalah di seputar Praperadilan termasuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sejak 18 April 2016 Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No. 4 Tahun

Read More

ICJR Sampaikan Masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Terorisme

Selasa, 31 Mei 2016, Institute for Criminal Justice Reform diundang oleh Panita Khusus (Pansus) RUU Perubahan UU Terorisme (RUU Terorisme) untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR/MPR RI. Dalam RDPU ini hadir pula Ikatan Cendikiawan

Read More

Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pada 2014, naskah rancangan qanun (raqan) kembali didorong ke DPRAceh (DPRA) oleh pemerintah Aceh dan kembali bahas di DPRA yang akhirnya disahkan DPRAh pada 27 September 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatditetapkan efektif berlaku pada 28

Read More

Berdasarkan Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung harus segera mencabut SEMA No 7 Tahun 2014

“MA sebaiknya segera merespon dua putusan MK tersebut,  ICJR mendesak  MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 dan membuka menerima seluruh permohonan PK yang telah di batasi oleh SEMA tersebut. Jika MA tidak segera merespon putusan MK tersebut, maka jelaslah

Read More

Pasal Penangkapan dan Penahanan dalam RUU Terorisme Harus di Kritik Keras

Salah satu kritik keras Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terhadap UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak) adalah adanya praktik penahanan incommunicado dikarenakan rentang waktu penangkapan yang begitu lama (7

Read More