Tag "KUHP"

Back to homepage

ICJR Kirimkan Pendapat Hukum Kasus Penghinaan Motivator: Ada Unsur Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan

Wempy Dyocta Koto yang dikenal sebagi motivator telah melaporkan Ravio Patra ke Polda Metro jaya dengan dugaan pencemaran nama baik. Menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Laporan Polisi Nomor: SP.Dik/475/VIII/2017/Dit.Reskrimsus dilakukan pada 21

Read More

Motivator Wempy Dyocta Koto, Laporkan Penulis Ilmiah ke Kepolisian Atas Dasar Pencemaran Nama Baik

LBH Pers, ICJR dan LBH Jakarta melihat secara teliti poin-poin tulisan milik Ravio dan menyimpulkan bahwa apa yang ditulisnya merupakan suatu kebenaran, dan tidak memiliki muatan penghinaan, Seorang motivator bisnis Wempy Dyocta Koto (WDK) telah melaporkan penulis ilmiah yang bekerja

Read More

Kembalikan Pengertian Makar kepada Makna Aslinya

Kesimpulan ICJR pada Perkara Permohonan Uji Materil Pasal Makar No 7/PUU-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi Pada Selasa 2 Agustus 2017 sidang permohonan Uji Materil pasal-pasal makar dalam KUHP dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017 telah  memasuki agenda penyerahan kesimpulan. Setelah mengajukan 6 ahli

Read More

Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya

Prostitusi dalam sejarah di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan dahulu kala, para raja-raja memiliki jumlah selir yang jumlahnya banyak dan para selir tersebut mendapatkan imbalan dari mulai uang sampai kehidupan yang nyaman yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Pada jaman

Read More

Tindak Pidana Penyiksaan dalam R KUHP

Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang salah satunya membahas tentang tindak pidana penyiksaan. Tindak pidana ini diatur dalam Bab ‘Tindak Pidana Jabatan’ dan berada dalam bagian ‘Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan.

Read More

Degradasi Extraordinary Crimes: Problematika Perumusan Kejahatan Genosida, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R KUHP) telah memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian yang akan diatur dalam KUHP, dalam kategori ‘Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia yang Berat’. Dimasukkannya jenis kejahatan ini merupakan hasrat besar dari

Read More

ICJR : Tak Ada Pidana Dalam Kasus Acho

ICJR menilai bahwa keputusan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus Acho patut untuk dipertanyakan. Selain secara Undang-Undang tidak dapat dipertahankan, Polisi juga nampaknya tidak merujuk pada putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa untuk kasus-kasus seperti ini. Kasus yang menjerat Komika Muhadkli

Read More

Indonesia: Government should immediately establish moratorium after maladministration in the execution

The undersigned organizations urge the government of Indonesia to establish an official moratorium on all executions and review all death penalty cases with a view to the commutation of their sentences, as immediate first steps towards abolition of the death

Read More

The Wording of Crimes against Humanity and Crime of Genocide in the Penal Code Bill Could Weaken the Law Enforcement

The current discussion of the Penal Code Bill is almost finished based on the Working Committee of the Penal Code Bill’s meeting result on 13 June 2017. The Working Committee ordered ‘Tim Perumus’ (Persons in charge to catalogue the provisions/chapters/articles

Read More

Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kemanusiaan dan Genosida dalam RKUHP Memperlemah Penegakan Hukum

Saat ini Pembahasan R KUHP hampir selesai berdasarkan hasil rapat pembahasan Panja RKUHP pada tanggal 13 Juni 2017. Panja memerintahkan agar Timus (Tim Perumus)-Timsin (Tim Sinkronisasi) segera bekerja untuk menyelesaikan hasil pembahasan Panja R KUHP.  Namun Hasil panja kemarin masih

Read More