Tag "LPSK"

Back to homepage

Daud Ndakularak, a Whistleblower of a Corruption Case in East Nusa Tenggara Who Is Prosecuted

The numbers of Whistleblowers or informer facing threats and intimidations in Indonesia remains high. The protection mechanism against them still requires serious attention. Whistleblowers are one of the most important supporters of law enforcers, particularly in organized crime cases. The

Read More

ICJR Apresiasi Tuntutan Kompensasi Bagi Korban Terorisme dalam kasus Bom Samarinda

Hari ini, 31 Agustus 2017, di Pengadilan Jakarta Timur telah dibacakan tuntutan kasus pengeboman di Gereja Oikumene, Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim). Sidang ini menghadirkan terdakwa Juhanda Cs terkait kasus ledakan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Sengkotek, dengan agenda pembacaan

Read More

Persoalan Rumah Aman (Safe House) harus Diluruskan Kembali

Rumah aman/safe house adalah sebuah penamaan  yang kerap digunakan di dunia operasi penegakan hukum dan pengamanan, yakni sebuah lokasi/ tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal untuk untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada

Read More

Aspek-Aspek Penting Dalam Penanganan Permohonan dan Penelaahan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran HAM Berat LPSK

Lahirnya UU No 13 tahun 2006 dan revisinya dalam UU No 31 tahun 2014 terutama dalam Pasal 6 telah memberikan sebiuah layanan baru bagi korban pelanggaran HAM berat. Pasal tersebut menyatakan bahwa bantuan tersebut yang mencakup medis, psikologis dan rehabilitasi

Read More

Reparasi Korban Penyiksaan Di Indonesia Masih Memprihatinkan

“Tak satupun Korban Penyiksaan Di Tahun 2015 ini Mendapatkan Layanan Negara” Hari Jumat Tanggal 26 Juni 2015, Dunia akan kembali merayakan hari anti  penyiksaan Se-dunia, Tepat Pada Hari Itu,  28 Tahun sudah umur Konvensi Anti Penyiksaan, untuk Indonesia sendiri sudah

Read More

Koalisi : Hasil Pembahasan RUU Revisi Perlindungan Saksi dan Korban Kurang Mengakomodir Hak-Hak Saksi Korban

Dukungan dan Fasilitas Keamanan dan hak Imunitas sebaiknya di berikan kepada Saksi korban bukan kepada anggota LPSK Sejak Rapat Kerja tertanggal 26 Agustus 2014, DPR telah menyerahkan DIM jawaban fraksi-fraksi atas RUU Perubahan Atas UU No. 13/2006 kepada Pemerintah sekaligus

Read More

Pembahasan RUU Perlindungan Saksi & Korban Harus Terbuka

okezone.com – JAKARTA – Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menyambut baik dan mengapresiasiasi Rencana DPR untuk membahas RUU Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi mengingatkan kepada Pemerintah dan DPR selama pembahasan untuk melakukan sosialisasi

Read More

Koalisi Berharap DPR Bahas Revisi UU Perlindungan Saksi

hukumonline.com – Jakarta – Mulai Senin 12 Mei 2014 DPR RI akan melanjutkan masa sidang IV, masa sidang pertama usai dilaksanakannya Pemilu Legislatif. Anggota DPR dijadwalkan akan melanjutkan tugasnya untuk merampungkan beberapa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah masuk dalam Program

Read More

Revisi UU Perlindungan Saksi Harus Masuk Pembahasan DPR

Mulai Senin Tanggal 12 Mei 2014 DPR RI akan melanjutkan masa sidang IV, masa sidang pertama usai dilaksanakannya Pemilu Legislatif. Anggota DPR dijadwalkan akan melanjutkan tugasnya untuk merampungkan beberapa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Read More

LPSK Berharap RUU KUHAP Dirampungkan

“Penting mengadopsi konvensi internasional mengenai perlindungan saksi dan korban” hukumonline.com. Pemilu anggota legislatif sudah berlalu. Beberapa anggota Komisi III DPR yang selama ini ikut membahas RUU KUHAP tidak terpilih lagi; sebagian mungkin adalah anggota baru. Perubahan komposisi anggota Komisi Hukum

Read More