mahkamah konstitusi
Majelis Hakim Sahkan Bukti Tambahan P11 – P23
JAKARTA—Sidang panel kedua, perkara No. 27/PUU-X/2012, yaitu perkara permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945 telah berlangsung di ruang sidang pleno, lantai 2, Gedung MK pada Kamis. 19 April 2012. Sidang [...]
Apakah Frasa Dalam Suatu Ketentuan Perundang-undangan Adalah Kewenangan MK?
JAKARTA – Sidang panel pertama permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945, telah berlangsung Rabu, tanggal 28 Maret 2012 pukul 10.23-10.58 WIB. Dengan Nomor Perkara 27/PUU-X/2012, sidang tersebut beragendakan pemeriksaan permohonan. [...]
Tindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Harus Diatur Dalam UU/Hukum Acara Pidana
Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, ELSAM, IMDLN Pemutaran percakapan antara Anggodo Widjoyo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Indonesia di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan beberapa permasalahan hukum. Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan juga merupakan hal belum terselesaikan. Persoalan ini dilatarbelakangi belum lengkapnya hukum acara yang mengatur mengenai [...]
Our Partner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.