ICJR | mahkamah konstitusi

Tag "mahkamah konstitusi"

Menggugat UU MD3 : ICJR hadapi sidang pertama di MK

28/08/2014

Kamis, 28 Agustus 2014, ICJR akan menjalani sidang pertama Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah MK selesai menyidangkan sengketa Pilpres, saat ini isu yang tengah disorot adalah kehadiran

Pasal 245 UU MD3 Hambat Proses Penegakan Hukum

16/07/2014

UU Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) baru Revisi UU No. 27 Tahun 2009, baru saja disepakati di DPR. Namun, telah menuai kontroversi. Salah satu dari kontroversinya adalah UU ini ditengarai dibuat untuk menghambat proses peradilan pidana dan

Putusan MK akan Melemahkan Praktik Praperadilan Penahanan

24/02/2014

Komitmen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah melalui Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) MK dianggap melakukan blunder dengan menafsirkan kata

Majelis Hakim Sahkan Bukti Tambahan P11 – P23

19/04/2012

JAKARTA—Sidang panel kedua, perkara No. 27/PUU-X/2012, yaitu perkara permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945 telah

Apakah Frasa Dalam Suatu Ketentuan Perundang-undangan Adalah Kewenangan MK?

30/03/2012

JAKARTA – Sidang panel pertama permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945, telah berlangsung Rabu, tanggal

Pengaturan Penyadapan dengan Peraturan Pemerintah Inkonstitusional

28/02/2011

Jakarta, MKOnline – Penyadapan (interception) merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat

Calls for a Wiretapping Law After MK Annuls an Article Calling for a Regulation

26/02/2011

en.hukumonline.com – The Constitutional Court (MK) has annulled Article 31 (4) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT Law). The Article called for the government to issue a regulation concerning wiretapping. This annulment will result

Tamparan dari Mahkamah Konstitusi

26/02/2011

Tempointeraktif. Pemerintah maupun politikus Senayan mestinya merasa tertampar oleh putusan Mahkamah Konstitusi belum lama ini. Mahkamah membatalkan aturan kontroversial mengenai penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka seharusnya lebih cermat membuat aturan. Ketentuan yang

MK Batalkan Pasal Penyadapan UU ITE

25/02/2011

KORANBOGOR.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pengujian pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik (ITE) berisi tata cara penyadapan diatur oleh pemerintah yang digugat Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi.

MK hapus pasal penyadapan di UU ITE

25/02/2011

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika I (ITE) tentang pasal aturan tata cara penyadapan. Dalam putusan ini diputuskan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

1 2 3 4 5

Tag "mahkamah konstitusi"

Loading, Please Wait!