Tag "narkotika"

Back to homepage

ICJR: Peraturan Pembatasan Peninjauan Kembali melalui SEMA Tidak Tepat

Mahkamah Agung melupakan prinsip “Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam Pembentukan SEMA Pembatasan PK Mengakhiri 2014, Mahkamah Agung memberikan kado tahun baru berupa pembatasan Peninjauan Kembali (PK) yang diatur melalui instrument Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pada intinya SEMA ini

Read More

ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius

Isu penggunaan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap pengguna narkotika kembali mengemuka akhir-akhir ini. Beberapa kasus yang diangkat media terkait putusan bebas pengguna narkotika, salah satunya Syafrizal Abu Bakar oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. 1174 K/Pid.Sus/2012, menimbulkan

Read More

Peraturan Bersama Penanganan Pencandu Narkoba Tuai Kritik

Jakarta – Peraturan Bersama terkait Penangaan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menuai kritik. Peraturan bersama itu diragukan efektivitasnya. “Apabila memang ada niat kuat dari pemerintah, harusnya yang dilakukan pertama kali adalah revisi terhadap UU No.

Read More

Peraturan Bersama Narkotika diragukan, Lebih baik merevisi UU Narkotika

Selasa (11/3/2014), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,

Read More

Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung,

Read More

ICJR: Perumusan Pasal 111 dan 112 UU Narkotik Tak Jelas

WARTA KOTA, CIKINI – Hasil penelitian terbaru yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa dominasi pemidanaan berupa penjara bagi pengguna narkotika masih tercermin pada tidak jelasnya perumusan pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Read More

Penanganan Narkotika Masih Didominasi Pendekatan Kriminal

WARTA KOTA, PALMERAH – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan khusus. Namun penanganannya masih didominasi oleh pendekatan kriminal yang kerap berujung pada tindakan pemenjaraan bukan pemulihan. “Salah satu penanganan

Read More

Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika

Pengenaan perlakuan dan tindakan yang tepat bagi pengguna narkotika merupakan tema yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibahas, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana dengan pendekatan

Read More

NH Vs. Negara Republik Indonesia

Dalam kasus ini NH dihubungi oleh DB yang ingin membeli shabu – shabu. Di suatu tempat DB bersama Al kemudian bertemu NH dan Ru. NH menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada Ru yang kemudian oleh Ru diserahkan kepada DB. Shabu

Read More

Saat Legislasi Tindak Pidana Tidak Lagi Jelas di Rumuskan

Suatu tindakan yang hendak dikriminalisasi mestinya harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi orang yang terkena masalah, sesungguhnya perbuatan manakah yang dilarang menurut UU yang berlaku. Namun salah satu masalah klasik yang terjadi di Indonesia jelas

Read More