Tag "narkotika"

Back to homepage

Kebijakan Revisi PP 99 Tahun 2012 Tidak Menyentuh Akar Masalah

Saat ini Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang berupaya melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakat

Read More

Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan

Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam perspektif Internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai

Read More

Pemerintah Indonesia kembali mengulang kesalahan: 14 Terpidana Mati Di Kabarkan Masuk List Ekskusi Tahap III

Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial, LBH Masyarakat, Migrant Care, Saint Egidio, YLBHI dan bersama sejumlah organisasi msyarakat sipil lainnya mengecam rencana pemerintah Indonesia yang

Read More

ICJR Minta DPR Panggil Mahkamah Agung Terkait Masalah Peninjauan Kembali dan Administratsi Peradilan Terpidana Mati

Pada Mei 2015, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali melontarkan kritik keras terhadap sistem administrasi di pengadilan tingkat pertama, hal ini terkait kasus terselipnya berkas pengajuan peninjauan kembali tereksekusi mati Zainal Abidin di Pengadilan Negeri Palembang. Sayangnya kritik Hatta Ali

Read More

RKUHP dan Masa Depan Tindak Pidana Narkotika & Psikotropika

Penanganan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu persoalan yang memerlukan pendekatan multi dimensi yang dilaksanakan secara terpadu. Pengalaman membuktikan, jika pendekatan penegakkan hukum saja yang dikedepankan pada dasarnya tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Yang terjadi malah membuka kemungkinan munculnya

Read More

ICJR: Peraturan Pembatasan Peninjauan Kembali melalui SEMA Tidak Tepat

Mahkamah Agung melupakan prinsip “Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam Pembentukan SEMA Pembatasan PK Mengakhiri 2014, Mahkamah Agung memberikan kado tahun baru berupa pembatasan Peninjauan Kembali (PK) yang diatur melalui instrument Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pada intinya SEMA ini

Read More

ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius

Isu penggunaan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap pengguna narkotika kembali mengemuka akhir-akhir ini. Beberapa kasus yang diangkat media terkait putusan bebas pengguna narkotika, salah satunya Syafrizal Abu Bakar oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. 1174 K/Pid.Sus/2012, menimbulkan

Read More

Peraturan Bersama Penanganan Pencandu Narkoba Tuai Kritik

Jakarta – Peraturan Bersama terkait Penangaan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menuai kritik. Peraturan bersama itu diragukan efektivitasnya. “Apabila memang ada niat kuat dari pemerintah, harusnya yang dilakukan pertama kali adalah revisi terhadap UU No.

Read More

Peraturan Bersama Narkotika diragukan, Lebih baik merevisi UU Narkotika

Selasa (11/3/2014), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,

Read More

Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung,

Read More