Tag "Pemerintah"

Back to homepage

Catatan dan Kritik Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap R KUHP Hasil Pembahasan Timus dan Timsin

Pembahasan RKUHP dalam tahap tim perumusan (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) resmi dinyatakan selesai pada 05 Februari 2018 . Pembahasan RKUHP akan memasuki tahap pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja). Hasil pemantauan Institute for Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional

Read More

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah Yang Sah dalam R KUHP

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam R KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP. Pasal-pasal

Read More

Dari Penghinaan Pemerintah sampai dengan Santet: Pasal-Pasal Krusial Hasil Pembahasan R KUHP

Update pembahasan R KUHP Tanggal 17 November 2016 Pada 17 November 2016 minggu lalu di Ruang rapat Komisi III, Tim Panja R KUHP Komisi III kembali melakukan pembahasan percepatan penyelesaian Buku II R KUHP. Sampai dengan tanggal 17 November 2016

Read More

Pemerintah Belum Juga Kirim Rancangan KUHP ke DPR, Pembahasan Dipastikan Molor

Rancangan KUHP (R KUHP) masuk sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2015. Di Tahun-tahun sebelumnya, R KUHP juga masuk dalam prolegnas, namun sampai dengan hari ini, pembahasannya tidak pernah membuahkan hasil yang signifikan. Pada Januari 2015, Pemerintahan Presiden

Read More

ICJR Ragu Pemerintah Rampungkan Seluruh Peraturan Pelaksana UU SPPA

Peraturan Pelaksana UU SPPA selambat-lambatnya disahkan 31 Juli 2015, Pemerintah diingatkan jangan sampai mengambil resiko dengan mengesahkan Rancangan Peraturan Pelaksana SPPA yang tidak jelas kualitas pembahasannya. Dalam hitungan bulan, tepatnya 31 Juli 2014 nanti, UU SPPA akan resmi berlaku. Hal

Read More

Memperkuat Rancangan KUHAP yang Pro Pemberantasan Korupsi, Transparan, dan Akuntabel

UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung Bangsa Indonesia, dan diakui mengandung asas-asas yang inovatif, dan pengaturannya paralel dengan instrumen hukum internasional. Namun dalam perkembangannya KUHAP saat ini sudah tidak sesuai lagi

Read More