Tag "Penangkapan"

Back to homepage

“Pasal-Pasal Guantanamo” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme

Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 65-83 (Pasal 28 tentang Penangkapan, dan Pasal 43A tentang Pencegahan) Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pasal-pasal tersebut yang

Read More

Respon atas Rencana Penetapan Revisi UU ITE: Lima Masalah Krusial Dalam Revisi UU ITE yang Mengancam Kebebasan Ekpresi di Indonesia

Pada hari ini DPR RI akan melakukan rapat paripurna pengesahan Revisi UU ITE yang telah di bahas Panja Komisi I DPR dengan Pemerintah. Setelah hampirr 6 bulan akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Read More

Pasal Penangkapan dan Penahanan dalam RUU Terorisme Harus di Kritik Keras

Salah satu kritik keras Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terhadap UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak) adalah adanya praktik penahanan incommunicado dikarenakan rentang waktu penangkapan yang begitu lama (7

Read More

Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan ITE

Sejak disahkan, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus menuai kontroversi. UU ITE dianggap oleh banyak kalangan pegiat hak asasi manusia sebagai salah satu contoh produk legislasi yang over kriminalisasi dan rumusan tindak pidananya

Read More

Komite KuHAP : Pemeriksaan Novel Baswedan Melanggar KUHAP

Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polisi dalam Kasus Novel Baswedan tunjukkan bahwa perlu untuk mendorong KUHAP baru Penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, pada Jumat, 01 Mei 2015, pkl. 00.30 WIB, menuai kontroversi. Tanpa didampingi pengacara,

Read More

ICJR Usulkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan

Salah satu alasan yang mendesak untuk segera diadakan pembaharuan adalah persoalan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum. KUHAP 1981 hanya menyediakan lembaga Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal dari masyarakat terhadap proses penegakkan hukum.

Read More

Penangkapan BW Dinilai Tak Sesuai Prosedur Hukum Acara

Dasar penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Supriyadi W. Eddyono, ada ketidakwajaran pada prosedur penangkapan Bambang. “Polisi harusnya disadarkan bahwa dasar melakukan penangkapan adalah Kitab

Read More

ICJR Kecam Penangkapan Bambang Widjajanto

Ada ketidakwajaran dari prosedur penangkapan Bambang Wijayanto, kewenangan tanpa kontrol, bisa menjadikan Polisi alat kekuasaan yang efektif dan korup Berita penangkapan pimpinan KPK, Bambang Wijayanto, oleh anggota Bareskrim Mabes Polri mencuat. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengecam penangkapan yang

Read More

Memperluas Partisipasi, Memperkuat Proteksi, Melindungi Hak Anak

Dalam Rangka Menyambut Hari Konvensi Hak Anak Diskusi dan Media Briefing  : “Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”   UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digadang – gadang sebagai suatu regulasi yang pro hak

Read More

Institusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan

Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan, kalimat tersebut adalah sepenggal kesimpulan dari Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR. Pada diskusi denga tema “Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam rangka Launching Buku “Praperadilan : Teori,

Read More