Tag "Penangkapan"

Back to homepage

Praperadilan : barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!

“Praperadilan adalah barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!” adalah sepenggal kalimat yang disampaikan oleh Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, dihadapan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Bandung, dalam sebuah acara Diskusi Publik bertema “Reformasi hukum acara dengan pembaharuan

Read More

Kapolri Harus Menindak Pelaku Penyiksaan di Polres Pamekasan

Siaran Pers Bersama ELSAM dan ICJR: Kapolri Harus Menindak Pelaku Penyiksaan di Polres Pamekasan Kapolri harus mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penyiksaan tersangka yang dilakukan anggota Polres Pamekasan, Jawa Timur. Kapolri juga harus mengubah pendekatan dalam menangani perkara-perkara kriminalitas.

Read More

ICJR dan IMDLN menentang Penahanan atas Benny Handoko

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Media Defense Litigation Network menentang keras penahanan atas Benny Handoko, pemilik akun twitter @benhan. ICJR menilai bahwa penahanan atas Benny Handoko oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak memenuhi syarat – syarat penahanan

Read More

Menggugat Pengaturan Praperadilan

Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik

Read More

Diskusikan Manajemen Praperadilan, ICJR Undang Hakim PN se-Jakarta dan Sekitar

Rabu (29/5), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kembali mengadakan diskusi dengan fokus pembahasan tentang manajemen praperadilan. Bagi Tim Peneliti ICJR yang menggagas diskusi ini, buruknya manajemen praperadilan menjadi awal dari lemahnya praperadilan secara keseluruhan dalam membela warga negara yang

Read More

ICJR Sampaikan Tiga Butir Rekomendasikan Terkait Rancangan KUHAP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta bersama Koalisi KUHAP menyampaikan beberapa butir rekomendasi terkait Rancangan KUHAP tahun 2012, Koalisi ini juga menilai isi rancang terkait  HPP belum mampu memberikan jawaban yang mendasar atas keadaan yang selama

Read More

ICJR: Konsep HPP dalam Rancangan Revisi KUHAP Belum Jawab Problem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta, Kamis (2/5/2013) menilai Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan belum mampu memberikan jawaban yang mendasar atas keadaan yang selama ini terjadi. Menurut

Read More

Perubahan Lembaga Praperadilan Jangan Sekadar Ganti Baju

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana perubahan hakim komisaris dalam persidangan prapengadilan menjadi hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP jangan sekadar ganti baju. Perubahan tersebut harus juga menyentuh aspek fundamental. Hal itu dikatakan Anggara Suwahyu, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal and

Read More

Perubahan Hakim Sidang Praperadilan Dinilai hanya Ganti Baju

Metrotvnews.com, Jakarta: Keberadaan lembaga praperadilan sering kali dianggap tak penting di Indonesia. Bahkan, banyak penegak hukum yang menganggap lembaga tersebut menghalangi proses penegakan hukum. Lantaran itu, pemerintah mencoba mengubah persidangan praperadilan dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sidang

Read More

Hakim Pemeriksa Pendahuluan Belum Tawarkan Solusi

Sejumlah kalangan berharap banyak pada rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah digodok DPR. RKUHAP diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan yang terkandung dalam UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP). Salah satunya terkait lembaga praperadilan. Dalam acara diskusi di

Read More