ICJR | Tag Archive | penghinaan

Search

// archives

penghinaan

This tag is associated with 23 posts

Mendorong Depenalisasi Penghinaan

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang strategis dan fundamental dalam menopang jalannya kehidupan berdemokrasi. Kebebasan berekspresi sepenuhnya dijamin oleh konstitusi, meskipun tidak termasuk kebebasan yang absolut namun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara ketat dengan standar-standar yang jelas. Hal ini diungkapkan oleh peneliti sekaligus Ketua Badan Pengurus Institut for Criminal Justice [...]

Penentuan Ganti Rugi Immateriil; Hakim Harus Bijak

Sebagai langkah pendalaman dan pengembangan hasil penelitian tentang hukum defamasi di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa (16/10) di Hotel Akmani, Jakarta. Berbeda dengan FGD sebelumnya, FGD kedua ini menghadirkan para hakim pengadilan negeri sebagai peserta diskusi dengan tema “Alasan Pembenar dan Penentuan Ganti Rugi Immateril [...]

CS Vs. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Kasus ini berawal dari pertemanan antara Suami Terdakwa CS yakni Saksi YD dengan Saksi MK yang pada saat yang bersamaan Saksi YD telah menggugat cerai Terdakwa, begitu juga dengan Saksi MK yang menggugat cerai suaminya AI. Terdakwa menduga gugatan perceraian itu telah direncanakan antara YD dengan MK agar keduanya dapat menikah setelah berpisah [...]

Mengadili UU Informasi dan Transaksi Elektronik: “Pemaparan Perkara – Perkara Penghinaan Terkait Dengan Penggunaan Teknologi Informasi”

Pengaturan tentang penghinaan, telah dikenal sejak 500 Sebelum Masehi, ditandai dengan adanya rumusan “twelve tables”, di era Romawi Kuno. Ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga pada era kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus penghinaan terus meningkat secara signifikan. Kemudian, secara turun temurun pengaturan itu diwariskan kepada [...]

MAT vs GGG

Kasus Posisi Kasus bermula ketika Tergugat GGG mendatangi dan menawarkan 2 (dua) unit mobil seharga Rp. 225.000.000. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menyetujui bahwa hargo 2 mobil tersebut tidak dibayar penuh, tapi dipanjar oleh Penggugat senilai 80 juta rupiah, sehingga sisanya adalah 145 juta rupiah.

Pernyataan Politik Tidak Bisa Dikriminalisasi, ICJR Serukan Penghapusan Pidana Penghinaan

Kisruh pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melalui twitter tentang #advokatkorup telah memancing reaksi keras dari banyak kalangan termasuk dalam kalangan advokat. Bahkan salah seorang advokat, OC Kaligis, telah melaporkan Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya karena menganggap Denny Indrayana telah melakukan Penghinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 310, 311, 315 KUHP jo Pasal [...]

ICJR Diskusikan Hukum Pidana Penghinaan

Jakarta – Hukum pidana penghinaan masih menjadi salah satu problem dalam proses demokratisasi di Indonesia. Seharusnya, regulasi yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap menghina sudah direformasi sejak lama untuk tidak lagi dipidanakan. Memidanakan tindakan-tindakan yang masuk dalam ranah perbuatan penghinaan akan mengganggu kebebasan berekspresi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Demikian antara lain kesimpulan yang [...]

Dampak Hukum Penghinaan dalam Kebebasan Berekspresi di Thailand

Laporan ini ditulis oleh Sinfah Tunsarawuth, pengacara independen untuk media yang berada di Bangkok – Thailand. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa meski kebebasan berekspresi dijamin dalam konstitusi Thailand namun penerapannya baik untuk perseorangan dan media dibatasi oleh UU yang telah berlaku lama dan juga UU yang baru saja disahkan. Penghinaan baik pidana ataupun perdata, adalah [...]

PT DP Vs. TST

Kasus Posisi Bahwa Penggugat sebagai Pengembang real estate pada 19 Januari 1996 telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios dengan NL. Kemudian pada 1 September 1997 NL menjual/mengalihkan kepemilikan kios tersebut kepada EN dan selanjutnya EN menjual/mengalihkan kepemilikan kios tersebut kepada TST (tergugat).

TKT Vs. PT DP

Kasus Posisi Bahwa Penggugat sebagai Pengembang properti khususnya “Satuan Rumah Susun Non Hunian” telah melakukan jual beli kios terhadap TKP yang dinyatakan dalam Akta Jual Beli (AJB). Bahwa kemudian karena TKT merasa bahwa penggugat melakukan penipuan terhadap tergugat atas status HGB. Lalu pada 14 Oktober 2006 ia menulis surat disalah satu media harian jakarta yang [...]