Tag "Peraturan Daerah"

Back to homepage

Dilema Putusan MK Terkait Kewenangan Pusat Untuk Membatalkan Perda

ICJR: Harus diantisipasi munculnya potensi peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersifat diskriminatif dan intoleran. Dalam kondisi paling buruk akan timbul penggunaan hukum pidana di tingkat lokal yang semakin eksesif. Ini menjadi dilema karena selama ini Pemerintah Pusat juga gagal

Read More

Prinsip “lex superior derogat legi inferiori” harus digunakan, Seluruh Peraturan Daerah (Perda) Harus tunduk pada KUHP

Banyak pelanggaran yang dilakukan dalam Perda terkait pengaturan pidana,  Disamping pengawasan preventif yang lemah  oleh pemerintah lewat Kementrian Dalam Negeri. Salah satu isu yang menjadi perhatian pembahasan R KUHP saat ini adalah implikasi KUHP terkait dengan peraturan-peraturan Derah yang masih

Read More

Organisasi Masyarakat Sipil Siapkan Upaya Hukum Judicial Review Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

“Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan beberapa  organisasi, maupun individu akan menempuhupaya hukum dengan melakukan Judicial Review terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun yang dianggap bermasalah” Di akhir pengujung tahun 2014 lalu,  DPRA mengesahkan  Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang

Read More

Pengaturan Pidana dalam Perda Harus Tunduk Pada Pengaturan KUHP

Rancangan KUHP harus memastikan agar seluruh pengaturan pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Qanun harus tunduk kepada pengaturan dalam KUHP. Hal ini sangat  penting mengingat  pada saat ini ada ribuan pasal-pasal pidana di tingkat Perda di seluruh Indonesia yang pada

Read More