Tag "perlindungan saksi dan korban"

Back to homepage

Praktek Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

“Indonesia telah gagal melakukan pencegahan dan penanganan atas kasus-kasus penyiksaan, termasuk melemahnya sistem hukum melawan praktek penyiksaan” Situasi Umum Pada 26 Juni 2016 mendatang, masyarakat internasional akan menyambut kembali hari anti penyiksaan sedunia. Indonesia yang telah menjadi bagian dari komunitas

Read More

Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama

Hampir sepuluh tahun sudah pengaturan soal pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator (JC)  lahir di Indonesia sejak UU No 13 tahun 2006, namun dalam prakteknya masih ditemukan problem krusial dalam pemberian reward bagi mereka di pengadilan. Terjadi lagi, perbedaan pendapat

Read More

ICJR Sampaikan Masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Terorisme

Selasa, 31 Mei 2016, Institute for Criminal Justice Reform diundang oleh Panita Khusus (Pansus) RUU Perubahan UU Terorisme (RUU Terorisme) untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR/MPR RI. Dalam RDPU ini hadir pula Ikatan Cendikiawan

Read More

Problem dalam Implementasi bagi Justice Collaborator (JC) Indonesia Masih Ditemukan

ICJR : Pemberian Status Justice Collaborator (JC) harus selektif dan hati hati Pasca revisi UU Perlindungan saksi dan korban (UU No 31 Tahun 2014) problem penerapan perlindungan  tersangka yang  bekerjasama atau lebih dikenal sebagai Justice Collaborator (JC) masih mengalami kendala. Hal ini

Read More

Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme

Dalam perbincangan terorisme yang muncul ke publik, isu korban nyaris terabaikan. Isu korban tindak pidana terorisme tenggelam dalam hiruk pikuk pembahasan seputar pelaku dan jaringannya, serta aksi aparat negara dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme. Sekilas hal ini menunjukkan, perbincangan

Read More

Dua Aturan Terkait Hak-Hak Korban masih Menggantung di Pemerintah

 ICJR  : Hampir Dua tahun pasca revisi UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Revisi PP Kompensasi, Restitusi dan bantuan Korban masih belum tuntas, sedangkan Revisi Peraturan Menkeu soal pembayaran ganti rugi berdasarkan PP 95 Tahun 2015 akan jatuh

Read More

ICJR Ingatkan Pemerintah dan DPR, RUU Terorisme Harus Perhatikan Hak Korban

Pasca Bom Sarinah pada Januari 2016, Pemerintah menyatakan Indonesia membutuhkan perubahan terhadap UU Terorisme, dengan alasan untuk melindungi warga negara Indonesia. Saat ini RUU Terorisme  bahkan telah direncanakan dalam masa sidang IV Tahun 2016 DPR untuk segera diproses dalam pembahasan

Read More

Perppu Kebiri: Rencana Kebijakan Yang Salah Sasaran

Dalam Rancangan Perppu Kebiri yang didapat, tidak ada satu katapun menyinggung soal korban, sikap Pemerintah ini dianggap salah sasaran. Paska pertemuan pada 10 Maret 2016 yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Aliansi

Read More

Rehabilitasi hanya bagi Pelaku, Perubahan UU Pemberantasan Terorisme Harusnya untuk memperkuat Hak Korban Terorisme atas Pemulihan

Sejak terjadinya kasus Bom Bali I, Bom Marriot dan Bom Bali II, respon Indonesia dalam melawan terorisme meningkat secara drastis dengan dilahirkannya Perpu Terorisme yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan perpu No 1 Tahun 2002 tentang

Read More

ICLaD Issue No 2/2015

This edition of ICLaD will discuss the freedom of information in law enforcement sector and important amendment in Witness and Victim Protection Law. These two aspects are considered crucial to be explored to identify the readiness of law enforcer agencies

Read More