Tag "perlindungan saksi dan korban"

Back to homepage

Hak Para Korban Kejahatan Masih Menggantung

6 bulan pasca revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP No 44 Tahun 2008 harus segera diperbaiki Sejak Revisi Undang-Undang perlindungan Saksi dalam UU No 31 Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 17 Oktober tahun 2014 lalu. Implementasi atas perlindungan korban

Read More

ICJR Pushes the District Court of South Jakarta to Use Examination through Teleconference for Child Witness/Child Victim in the JIS Case

On 7 October 2014 in the District Court of South Jakarta, the trial of Jakarta International School (JIS) case had been performed with an agenda of child witness examination that was conducted in closed. Had been presented child witnesses who

Read More

ICJR Dorong Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gunakan Pemeriksaan Melalui Teleconference Bagi Anak Saksi/Anak Korban Dalam Sidang JIS

Pada 7 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Persidangan Kasus JIS telah dilakukan dengan agenda pemeriksaan anak saksi yang dilakukan secara tertutup. Telah dihadirkan anak saksi yang merupakan saksi kunci yang berada dalam perlindungan LPSK. Dalam persidangan yang tertutup

Read More

ICJR: Persidangan Kasus JIS harus menjadi Model implementasi Perlindungan anak saksi yang sesuai dengan UU SPPA

Saat ini sidang Kasus Kekerasan Seksual JIS sedang di gelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Dan sejak dua minggu terakhir pemeriksaan saksi tengah dilakukan termasuk saksi yang berkategori anak atau dikenal dengan  anak saksi. Rencananya pada 7 Oktober 2014, persidangan akan

Read More

KPSK Apresiasi Disahkannya Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

“Hak korban meningkat: Korban tindak pidana HAM berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat bisa mengakses bantuan medis, psikosial dan psikologis” Pada siang ini RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya disahkan menjadi Undang-undang oleh

Read More

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban: Perlindungan Whistleblower atau Pelapor Berpotensi Melemah

“Whistleblower lebih dianggap sebagai pelapor dalam ranah hukum pidana, Perlu memperluas konsep whistleblower” Saat ini RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban secara marathon telah dibahas, baik pada Rapat Panja I (JW Marriot, 28 – 30 Agustus), Panja II (Salak,

Read More

Koalisi : Hasil Pembahasan RUU Revisi Perlindungan Saksi dan Korban Kurang Mengakomodir Hak-Hak Saksi Korban

Dukungan dan Fasilitas Keamanan dan hak Imunitas sebaiknya di berikan kepada Saksi korban bukan kepada anggota LPSK Sejak Rapat Kerja tertanggal 26 Agustus 2014, DPR telah menyerahkan DIM jawaban fraksi-fraksi atas RUU Perubahan Atas UU No. 13/2006 kepada Pemerintah sekaligus

Read More

Perlindungan bagi whistleblower dan Pelaku yang bekerja sama, Harus Diperkuat

Sejak 15 Agustus 2014, Komisi III DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan hasil monitoring Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat 139 daftar dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disusun

Read More

Koalisi Minta Pembahasan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Selesai di Periode Akhir DPR Tahun 2009-2014

Pada tanggal 16 Agustus 2014, DPR RI akan memulai masa masa sidang ke I , sampai dengan tanggal  30 September 2014. Persidangan ini dapat dikatakan sebagai masa persidangan  terakhir anggota DPR Periode 2009-2014. Dalam masa persidangan terakhir ini, tercatat sejumlah

Read More

Justice Collaborator (JC) Layak Dapat Vonis Percobaan

-Vonis Ringan untuk Hendra sebagai JC, berdampak positif bagi pemberantasan korupsi – Perkara korupsi Videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah masuk masa persidangan, dan dalam waktu dekat akan ada putusan bagi terdakwa Hendra Saputra, office boy yang

Read More