Tag "pidana mati"

Back to homepage

Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB

Majelis Umum PBB telah mengukuhkan dan menegaskan posisinya menolak hukuman mati pada Desember 2007 ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama yang menyerukan negara anggota PBB untuk “menerapkan moratorium pidana mati dengan tujuan penghapusan hukuman mati”. Setelah Resolusi pertama ini, ada

Read More

Manfaat Pidana Mati dalam Legislasi Dipertanyakan

Pada 5 Oktober 2017 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyelenggarakan Focus Group Disccussion  #2 mengenai Pemetaan Akar Hukuman Mati di Legislasi di Indonesia.  Hadir dalam FGD ini 6 orang narasumber ahli sebagai pemantik diskusi  yaitu, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M

Read More

ICJR Sampaikan 6 Rekomendasi Terkait Hukuman Mati

Setiap 10 Oktober, Dunia memperingati hari anti hukuman mati internasional, hal ini dilakukan untuk menentang hukuman mati yang merupakan hukuman tidak beradab dan sudah ditinggalkan banyak Negara di Dunia. Indonesia adalah salah satu dari sedikit Negara yang masih menerapkan hukuman

Read More

Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia

Setiap 10 Oktober, Dunia memperingati Hari Anti Hukuman Mati. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah konggres yang diadakan di Roma pada Mei 2002  oleh organisasi-organisasi yang menentang hukuman mati. Tahun 2017 ini merupakan tahun ke 15 peringatan secara Internasional untuk mengingat

Read More

Jaksa Agung Tak Perlu Minta Fatwa ke MA, Cukup Patuhi Putusan MK

ICJR merekomendasikan agar melakukan  moratorium eksekusi mati, sehingga eksekusi yang bersifat maladministrasi seperti pada Juli 2016 tidak lagi terjadi. Jaksa Agung  mencari strategi baru terkait hukuman mati dengan mengajukan permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Read More

Memetakan Akar Hukuman Mati dalam Legislasi di Indonesia

Pada Periode Pasca Reformasi ada peningkatan lebih dari dua kali lipat regulasi yang mengijinkan hukuman mati dibanding dengan regulasi saat Indonesia merdeka sampai 1998 Sampai saat ini, paling tidak terdapat dua belas (12) peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang masih mencantumkan

Read More

Indonesia: Government should immediately establish moratorium after maladministration in the execution

The undersigned organizations urge the government of Indonesia to establish an official moratorium on all executions and review all death penalty cases with a view to the commutation of their sentences, as immediate first steps towards abolition of the death

Read More

Joint Report on Issues on Death Penalty in Indonesia

This stakeholders’ report was jointly prepared by seven civil societies that are concerned with the issues relating to the death penalty in Indonesia. Notwithstanding the Government of Indonesia’s rejection of recommendations to abolish the death penalty,[1] this report conveys other

Read More

PERPPU: Not the Best Solution for Sexual Offences Against Children Cases

Response on the Effort to Legalize Government Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang – “PERPPU”) No. 1 of 2016 on Child Protection as a Law. On Wednesday, 12 October 2016, the House of Representatives (“House”) will continue

Read More

Mengobral Perppu Bukan Solusi Bagi Kasus Eksploitasi Seksual Anak

Respon Atas Upaya Pengesahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang. Hari ini tanggal 12 Oktober 2016 DPR lewat Rapat Paripurna kembali akan melakukan pembahasan mengenai nasib Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Read More