Tag "pidana mati"
Back to homepageMemetakan Akar Hukuman Mati dalam Legislasi di Indonesia
Pada Periode Pasca Reformasi ada peningkatan lebih dari dua kali lipat regulasi yang mengijinkan hukuman mati dibanding dengan regulasi saat Indonesia merdeka sampai 1998 Sampai saat ini, paling tidak terdapat dua belas (12) peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang masih mencantumkan
Read MoreIndonesia: Government should immediately establish moratorium after maladministration in the execution
The undersigned organizations urge the government of Indonesia to establish an official moratorium on all executions and review all death penalty cases with a view to the commutation of their sentences, as immediate first steps towards abolition of the death
Read MoreJoint Report on Issues on Death Penalty in Indonesia
This stakeholders’ report was jointly prepared by seven civil societies that are concerned with the issues relating to the death penalty in Indonesia. Notwithstanding the Government of Indonesia’s rejection of recommendations to abolish the death penalty,[1] this report conveys other
Read MorePERPPU: Not the Best Solution for Sexual Offences Against Children Cases
Response on the Effort to Legalize Government Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang – “PERPPU”) No. 1 of 2016 on Child Protection as a Law. On Wednesday, 12 October 2016, the House of Representatives (“House”) will continue
Read MoreMengobral Perppu Bukan Solusi Bagi Kasus Eksploitasi Seksual Anak
Respon Atas Upaya Pengesahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang. Hari ini tanggal 12 Oktober 2016 DPR lewat Rapat Paripurna kembali akan melakukan pembahasan mengenai nasib Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Read MorePaket Reformasi Bidang Hukum Presiden Joko Widodo Harusnya Dimulai dari Pembenahan Hukuman Mati
ICJR : Presiden Jokowi dapat memulai reformasi dengan cara melakukan moratorium eksekusi mati dan meminta Kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan pidana mati sampai dengan adanya pembenahan pada sistem peradilan pidana. Di bawah Presiden Joko Widodo, pemerintah saat ini tengah menyiapkan
Read MoreKepres Grasi Bersifat Rahasia? PTUN Jakarta Batalkan Putusan Komisi Informasi Publik
ICJR : Peraturan Internal Kemensesneg No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip Kementerian Sekretariat Negara, Berpotensi Memasung kebebasan Informasi Publik Pada Senin, 3 Oktober 2016, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 (Putusan
Read MoreMeningkatnya Penggunaan Hukuman Mati Indonesia Dalam Situasi Unfair Trial
“ICJR : Pada Tahun 2016 ini hukuman mati di yang dituntut oleh Jaksa 26 Kasus dan di putuskan oleh pengadilan 17 Kasus, yang masih jadi pertanyaan apakah seluruh kasus-kasus tersebut diadili secara Fair?” Pasca Eksekusi Mati Gelombang III di Indonesia
Read MoreUpdate Hukuman Mati di Indonesia 2016
Pada 2016 ini, Jaksa Agung telah mengumumkan rencana eksekusi mati gelombang ke-3 tetap dilanjutkan, bahkan jaksa Agung telah mengalokasikan anggaran di APBNP 2016 untuk melakukan eksekusi. Dalam dokumen anggaran (program penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum) tersebut Kejaksaan Agung mencantumkan
Read MoreKoalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) Laporkan Jaksa Agung ke Ombudsman RI dan Komisi Kejaksaan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI), telah mendatangi Komisi Kejaksaan RI untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran hukum dan prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam Eksekusi Mati Gelombang ke-3 dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 10 Agustus
Read More