Harapan perbaikan ketentuan penahanan melalui Rancangan KUHAP sangat mungkin tidak akan terwujud jika rumusan pasal-pasal tentang penahanan dalam Rancangan KUHAP tetap dipertahankan. Selain mempertegas kelemahan yang ada dalam rumusan KUHAP yang berlaku saat ini, problem baru lainnya juga berpotensi akan menambahi problem yang selama ini sudah eksis. Hal ini terungkap dalam diskusi dengan format Media [...]
Setelah lebih dari 10 tahun memasuki era reformasi, Indonesia masih berjuang untuk membangun dan mencapai sistem hukum yang bersih, kompeten dan akuntabel. Masih maraknya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, suburnya praktik-praktik mafia hukum, dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum merupakan bukti bahwa reformasi hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang sistematis [...]
Jakarta – Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR) menggelar diskusi dan peluncuran buku hasil penelitian tentang Penahanan Pra Persidangan pada 28 Juni 2012 di Hotel Akmani Jakarta Pusat. Dalam diskusi dan launching tersebut diselenggarakan untuk tujuan melihat kembali bagaimana eksistensi lembaga praperadilan di Indonesia, praktik penahanan dan norma yang mengaturnya, kompabilitas antara norma tersebut, kemudian [...]
Jakarta – Kanwil Hukum dan HAM DKI pernah menyampaikan bahwa hampir 3.000 napi tanpa surat yang sah. Putusan Pengadilan tak pernah masuk eskekusi. Ini kondisi yang memprihatinkan, sudah di upaya nyata sebagai wujud proteksi terhadap kondisi tersebut melalui kejaksaan dan kehakiman, akan tetapi tetap saja tak teratasi. Setelah ditelusuri ternyata ada penawaran dan permintaan di [...]
Jakarta – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menggelar diskusi dalam risetnya tentang Pre Trial Detention yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan diselenggarakan di Hotel Akmani pada 13 Juni 2012 yang dihadiri oleh seluruh peneliti dari 4 (empat) kota. Acara tersebut merupakan FGD terakhir dari serangkaian FGD yang sebelumnya telah diselenggarakan di [...]
“Menguji keabsahan penahanan lebih sekadar formalitas. Akibatnya, tempat penahanan overcrowded.“ Penahanan pada prinsipnya merupakan pembatasan hak asasi manusia. Penahanan yang dilakukan polisi dan jaksa tanpa izin pengadilan semakin membuat penahanan sulit dikontrol. Kalaupun ada mekanisme praperadilan, sebagian besar upaya hukum ini tidak berhasil.
POS-KUPANG.COM, KUPANG – Jatah makan para narapidana dan tahanan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Penfui Kupang hanya dua kali sehari dengan nilai Rp 8.000. Demikian terungkap dalam diskusi Riset Komprehensif Kebijakan Penahanan dan Praperadilan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bekerja sama dengan Open Society Foundation.
Sudah 10 (sepuluh) tahun lebih era reformasi bergulir di Indonesia. Selama itu pula masyarakat dapat menghirup dan merasakan angin segar reformasi dalam beberapa bidang kehidupan. Namun di sisi lain, beberapa bidang masih belum bisa dikatakan terreformasi dengan baik. Sistem hukum misalnya. Dalam perjalanannya, Indonesia masih tertatih dan harus berjuang keras untuk membangun dan mencapai sistem [...]