Tag "Praperadilan"

Back to homepage

Mendudukkan Nebis In Idem dalam Praperadilan Indonesia

ICJR : Prinsip nebis in idem  dapat dipersoalkan dikala pemeriksaan sudah memasuki pokok perkara secara materil. Dalam hal permasalahan bersifat formil maka tidak berlaku prinsip nebis in idem. Saat ini salah satu soal yang menjadi fokus dalam persidangan permohonan praperadilan Satya Novanto adalah

Read More

Catatan ICJR atas putusan Praperadilan Setya Novanto

 ICJR Desak Pemerintah terbitkan  aturan transisi berupa Peraturan Pemerintah untuk mengatur Hukum Acara Praperadilan yang lebih komprehensif. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto melawan KPK. Setya Novanto (SN) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi

Read More

Mekanisme Praperadilan harus di Reformasi Total, Perma 4 Tahun 2016 Belum Komprehensif mengatur Soal Praperadilan.

ICJR : Perma ini belum komprehensif mengatur soal  Praperadilan . Perma Praperadilan justru harus mengakomodir seluruh permasalah di seputar Praperadilan termasuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sejak 18 April 2016 Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No. 4 Tahun

Read More

Minim Pengaturan, Praperadilan Hasilkan Putusan Janggal dan Tidak Menjamin Kepastian Hukum

ICJR dorong Pemerintah segera terbitkan Peraturan Pemerintah tentang Hukum Acara Praperadilan Praperadilan kembali menjadi sorotan pasca Hakim Praperadilan PN Surabaya Ferdinandus B, S.H. mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim

Read More

Reformasi Sistem Penahanan di Indonesia : Ubah Mekanisme Uji dan Komplain yang Tidak Manusiawi

Masalah sistem penahanan merupakan masalah serius dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengalaman dan praktik penegakan hukum yang masih berlangsung hingga saat ini cukup menunjukkan bahwa penahanan pra-persidangan telah menjadi salah satu sumber penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat

Read More

Sistem Penahanan Indonesia Perlu Dirombak: Kewenangan Penahanan Harus di Kaji Ulang

Untuk mengurangi beban Rutan dan Lapas akibat overcapacity maka pemerintah harus merombak total sistem penahanan. Sistem penahanan ini harus meliputi perbaikan dasar dan mekanisme kontrol, filter, dan komplain terhadap upaya penahanan Pada 2004 hingga 2011, populasi penghuni penjara (rumah tahanan

Read More

Polemik Praperadilan: KuHAP Dorong Pemerintah dan DPR Segera Bahas R KUHAP

Gugatan praperadilan berkaitan dengan penetapan status tersangka, saat ini digunakan oleh para tersangka tindak pidana korupsi untuk melawan sangkaan terhadap dirinya. Maraknya praperadilan ini tidak terlepas dari dikabulkannya gugatan praperadilan  calon Kapolri Budi Gunawan (BG), oleh Hakim Sarpin, yang memperluas

Read More

MA Anggap PERMA Praperadilan Belum Perlu

Materi putusan MK bisa dimasukkan dalam revisi KUHAP yang memuat kewenangan hakim pemeriksaan pendahuluan dan praperadilan. Masukan sejumlah pihak agar Mahkamah Agung (Perma) membuat aturan hukum acara  praperadilan dan standar pemeriksaan dua alat bukti pasca putusan MK yang menafsirkan dua

Read More

MA Diminta Terbitkan Aturan Praperadilan

MA belum memikirkan untuk menerbitkan SEMA atau PERMA praperadilan ini karena putusan MK dianggap sudah jelas. Sebagian kalangan meminta MA menerbitkan peraturan MA (Perma) terkait pelaksanaan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dan penetapan tersangka sebagai

Read More

MA Didesak Segera Terbitkan Perma soal Penetapan Tersangka

Mahkamah Konstitusi melalui putusan bernomor 21/PUU-XII/2014, akhir April lalu memperluas obyek kewenangan praperadilan. Hakim MK menyatakan penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka, merupakan obyek praperadilan. Usai putusan tersebut, beberapa kelompok mendesak Mahkamah Agung segera merespons putusan MK dengan menerbitkan peraturan internal.

Read More