Tag "RKUHP"

Back to homepage

Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Uji Materil Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP

Dalam Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016 Tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi menolak Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam Putusannya MK menyatakan

Read More

Parliamentary Brief #1: Tindak Pidana Penghinaan dalam Rancangan KUHP

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rancangan KUHP yang telah dibahas di tim pemerintahselama 49 tahun. Rancangan KUHP yang dihasilkan oleh pemerintah pun telah disampaikan kepada DPR RI agar dapat segera membahasnya. Berdasarkan keterangan resmi yang dapat dihimpun, pada dasarnya Rancangan

Read More

Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia

Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RKUHP ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rezim kolonial.

Read More

Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015

Naskah Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015 ini merupakan tulisan yang sebagian besar di sarikan dari berbagai produk yang telah dihasilkan diantaranya adalah hasil-hasil kajian, catatan lepas, position Paper yang dipublikasikan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP sejak 2004

Read More

ICJR Desak Pemerintah Batalkan Rencana Eksekusi 14 Terpidana Mati di 2016

Pada 2015, pemerintah Indonesia telah mengeksekusi mati 14 terpidana mati dalam dua gelombang. Untuk 2016 ini, Jaksa Agung, HM Prasetyo, telah berencana melakukan eksekusi mati dan untuk itu Jaksa Agung telah menyampaikan rencana ini ke DPR dan disetujui untuk anggaran

Read More

ICJR: Arah Revisi UU ITE Harus Sejalan dengan Pembahasan RKUHP

Pada 22 Desember 2015, akhirnya Presiden melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 secara resmi menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (22/12).

Read More

Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mungkin satu-satunya Undang-Undang yang memiliki perdebatan panjang dalam proses pembentukannya. Jika dilihat dari awal,maka ide gagasan usaha pembaruan hukum nasional telah digaungkan pada Seminar Hukum Hasional padatahun 1963. Salah satu isu penting dalam pembaruan KUHP

Read More

Mengawal Pembahasan RKUHP 2015: Dari Evaluasi ke Rekomendasi

Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RKUHP ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rezim kolonial.

Read More

Menabur Ancaman Pidana, Menuai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Indonesia Tidak Punya Arah Kebijakan Kriminalisasi Yang Jelas Hukum pidana selama bertahun-tahun di Indonesia dianggap sebagai alat paling efektif untuk mengontrol perilaku masyarakat, Di Indonesia, diluar KUHP saja, sampai 2014, ada sekitar 443 jenis kejahatan baru dengan ancaman maksimum hukuman

Read More

Hari anti-hukuman mati, ini 6 tuntutan untuk Jokowi

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersama Koalisi Anti-Hukuman Mati mendesak Presiden Joko Widodo menghapus praktik hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tuntutan penghapusan ini muncul menjelang peringatan hari anti hukuman mati sedunia, 10 Oktober. Laman Institute for Criminal Justice Reform

Read More