Tag "uu ite"

Back to homepage

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008 dengan mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes) utamanya terkait dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga

Read More

Penangkapan Pemuda Yang Menyinggung Pejabat, Bukan Restorative Justice Jika Tujuannya Represi

Berdasarkan pemberitaan yang beredar, pada Senin, 15 Maret 2021, Polresta Surakarta menangkap seorang warga Slawi berinisial AM, pemilik akun Instagram @arkham_87 karena mengunggah komentar bermuatan ujaran kebencian. Warga tersebut ditangkap karena menulis komentar pada unggahan akun @garudarevolution terkait permintaan Wali

Read More

[Alert] Pemerintah Beralasan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Karena RKUHP, Aliansi: Langkah Mundur!

Menteri Hukum dan HAM pada 9 Maret 2021 menjelaskan alasan UU ITE tidak masuk Prolegnas 2021. Beliau mengatakan karena pemerintah masih terus menjaring masukan publik untuk kajian UU ITE, selain itu juga pemerintah tengah melakukan sosialisasi RKUHP, sehingga Revisi UU

Read More

PANDEMI COVID-19: KEBEBASAN PERS DAN KESELAMATAN JURNALIS DALAM KRISIS Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah titik penting ketika ingin membicarakan mengenai jaminan maupun perkembangan pers di Indonesia sejak reformasi 1998. Dengan berkembangnya internet dan ruang digital yang semakin luas penggunaannya, peran pers tidak bisa dipungkiri menjadi semakin

Read More

Putusan Banding Jerinx: Hakim Gagal Koreksi Pertimbangan yang dapat Berujung pada Malapetaka di Indonesia

ICJR pada dasarnya tetap mengapresiasi hakim atas putusan mengurangi masa pidana Jerinx namun hal itu jauh dari cukup, hakim tingkat banding melewatkan kesempatan mengoreksi pertimbangan yang dapat berujung pada malapetaka di Indonesia, malapetaka itu adalah organisasi disamakan dengan golongan suku,

Read More

[RILIS KOALISI MASYARKAT SIPIL]: Somasi Gubernur Kalimantan Selatan Memberi Contoh Buruk Respons Pejabat Publik Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat

Ramai tersebar di media sosial terkait somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan, atas unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam somasi tertanggal 17

Read More

Hari Anti Kekerasan terhadap Pekerja Seks: Kerangka Hukum Harus Lindungi Pekerja Seks sebagai Populasi Kunci Penanggulangan HIV-AIDS

Setiap tanggal 17 Desember diperingati sebagai hari internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap pekerja seks. Hari ini diperingati untuk bersama-sama mengorganisasikan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja seks. Pekerja Seks mengambil peranan penting dalam penanggulangan HIV – AIDS di Indonesia, di

Read More

Putusan Pidana Penjara Jerinx Buka Jebakan Pasal Karet Baru UU ITE, Berbahaya Bagi Iklim Demokrasi

ICJR menyayangkan putusan pidana bersalah yang dijatuhkan kepada Jrx atas cuitannya yang mempertanyakan keahlian IDI dan mengkritisi kebijakan pemerintah mengenai kewajiban Rapid Test. Majelis Hakim menyatakan Jerinx bersalah berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang menyebarkan informasi yang ditujukan

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae untuk Perkara I Gede Aryastina alias Jerinx

Rabu, 18 November 2019, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Denpasar atas Perkara Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx. Dalam kasus Jerinx hakim perlu sangat hati-hati dalam memutus, IDI yang dikritik dan ditanya oleh Jerinx adalah organisasi

Read More

Tuntutan Pidana atas Pendapat dan Ekspresi Jerinx Penuh Masalah

Pada Selasa, 03 November 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutan NO.REG.PERK:PDM-0490/Denpa/KTB/07/2020 dalam perkara nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps menuntut penjara selama tiga tahun dan denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan atas kasus yang menimpa I Gede Ary Astina

Read More