Tag "uu narkotika"

Back to homepage

Penanganan dan Dekriminalisasi Pengguna Narkotika dalam Revisi UU Narkotika

Sejarah panjang penanganan narkotika di Amerika Serikat, negara tersebut telah mengalami momen pada kondisi terburuk penanganan pengguna dan pecandu narkotika. Pada titik terburuk itu, Amerika Serikat mulai mengoreksi banyak kebijakan untuk mengurangi dampak buruk peradilan pidana pada pengguna dan pecandu

Read More

ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius

Isu penggunaan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap pengguna narkotika kembali mengemuka akhir-akhir ini. Beberapa kasus yang diangkat media terkait putusan bebas pengguna narkotika, salah satunya Syafrizal Abu Bakar oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. 1174 K/Pid.Sus/2012, menimbulkan

Read More

Peraturan Bersama Penanganan Pencandu Narkoba Tuai Kritik

Jakarta – Peraturan Bersama terkait Penangaan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menuai kritik. Peraturan bersama itu diragukan efektivitasnya. “Apabila memang ada niat kuat dari pemerintah, harusnya yang dilakukan pertama kali adalah revisi terhadap UU No.

Read More

Peraturan Bersama Narkotika diragukan, Lebih baik merevisi UU Narkotika

Selasa (11/3/2014), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,

Read More

Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung,

Read More

ICJR: Perumusan Pasal 111 dan 112 UU Narkotik Tak Jelas

WARTA KOTA, CIKINI – Hasil penelitian terbaru yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa dominasi pemidanaan berupa penjara bagi pengguna narkotika masih tercermin pada tidak jelasnya perumusan pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Read More

Saat Legislasi Tindak Pidana Tidak Lagi Jelas di Rumuskan

Suatu tindakan yang hendak dikriminalisasi mestinya harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi orang yang terkena masalah, sesungguhnya perbuatan manakah yang dilarang menurut UU yang berlaku. Namun salah satu masalah klasik yang terjadi di Indonesia jelas

Read More