Selasa, 7 Januari 2025, Menteri Hukum menyatakan berjanji akan membuka data 44.000 narapidana yang hendak diberikan amnesti. Kementerian Hukum sedang menanti finalisasi data dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku pihak yang bertugas melakukan asesmen terhadap narapidana. Menurut Menteri Hukum hal…
For Justice
to Thrive
ICJR mengambil inisiatif memberikan dukungan dalam membangun penghormatan terhadap Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana.
- 15 for Justice
- Advokasi RUU
- Alert
- Dokumen Hukum
- English
- ICLU
- Law Strip
- Media Center
- Mitra Reformasi
- Publikasi
- Special Project
- Uncategorized
- Back
- Reformasi Defamasi
- #diktum
- Anotasi Putusan
- Penyiksaan
- Strategic Litigation
- RKUHAP
- Putusan Penting
- advokasi RUU
- Advokasi RUU
- Resources
- Cases
- Other Jurisdiction Cases
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Torture Cases
- Torture Resources
- Laws and Regulation
- Law Enforcer
- Survivor
- Weekly Updates
- RUU Polri
- RUU TNI
- Back
- Resources
- Cases
- Other Jurisdiction Cases
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Back
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Back
- Kabar ICJR
- ICJR di Media
- Back
- Law Enforcer
- Survivor
- Back
- Torture Cases
- Torture Resources
- Laws and Regulation
- Law Enforcer
- Survivor
- Back
- Peraturan Mengenai Trafficking
- Perlindungan Saksi dan Korban
- Rancangan KUHAP
- Pemasyarakatan
- Rancangan KUHP
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- Peraturan
- Peraturan Mengenai Trafficking
- Perlindungan Saksi dan Korban
- Rancangan KUHAP
- Pemasyarakatan
- Rancangan KUHP
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- RUU Polri
- RUU TNI
- Back
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- Weekly Updates
Alert
- Alert
Selasa, 7 Januari 2025, Menteri Hukum menyatakan berjanji akan membuka data 44.000 narapidana yang hendak…
Keadilan yang Tertunda: Menuntut Hak Restitusi bagi Korban Tragedi Kanjuruhan Jakarta, [Senin, 23 Desember 2024]…
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Perempuan Pembela HAM Lingkungan Hidup serta Pembela HAM pada…
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI menyelenggarakan acara Refleksi Akhir Tahun 2024 pada 17…
Kami menaruh perhatian pada perkara nomor 534/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dengan Terdakwa Kenny Wisha Sonda. Dalam perkara…
Pada Jumat, 13 Desember 2024, Menteri Hukum didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,…
Publikasi
- Publikasi
Keadilan yang Tertunda: Menuntut Hak Restitusi bagi Korban Tragedi Kanjuruhan Jakarta, [Senin, 23 Desember 2024] —…
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Perempuan Pembela HAM Lingkungan Hidup serta Pembela HAM pada umumnya…
Kami menaruh perhatian pada perkara nomor 534/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dengan Terdakwa Kenny Wisha Sonda. Dalam perkara ini,…