10 Tahun LPSK dalam Wajah Hukum Indonesia: Rekomendasi untuk Para Pimpinan LPSK yang Akan Terpilih

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke 10 (sepuluh) terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan harapan masyarakat dalam memberikan pemenuhan hak atas mereka yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana maupun menjadi korban dalam suatu tindak pidana. 10 (sepuluh) tahun berjalan, lembaga ini diharapkan dapat memberikan kerja yang maksimal sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam penuntasan suatu perkara dan hasilnya dapat memberikan rasa keadilan bagi saksi dan atau korban.

Namun, perjalanan 10 (sepuluh) tahun ke belakangnya bukannya berjalan tanpa hambatan ataupun berjalan mulus sesuai harapan. LPSK masih butuh pengembangan kelembagaan agar sesuai fungsinya dapat menjadi sistem pendukung yang efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan pemenuhan hak bagi saksi dan atau korban.

Oleh karena itu, memasuki tahun berdirinya LPSK yang ke- 10 (sepuluh) dan berakhirnya masa jabatan Komisioner LPSK 2013 – 2018 serta akan dipilihnya Pimpinan LPSK untuk periode 2018 – 2023 maka rekomendasi ini disusun untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan LPSK yang baru terpilih dalam usaha untuk melakukan perbaikan demi kemajuan pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

Unduh Disini

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut icjr.or.id/15untukkeadilan



Related Articles

Parliamentary Brief #1: Tindak Pidana Penghinaan dalam Rancangan KUHP

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rancangan KUHP yang telah dibahas di tim pemerintahselama 49 tahun. Rancangan KUHP yang dihasilkan oleh

KS Alias CKK alias At vs Negara Republik Indonesia

Ringkasan Kasus Posisi Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1531/Pid.Sus/2010, adalah putusan terhadap perkara pidana KS Alias CKK Alias At, Usia

Usulan Model Pengelompokan (Clustering) dalam Pembahasan R KUHP 2015

Harus diakui, Rancangan KUHP adalah RUU yang bobot materinya terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sebelumnya Pemerintah dan DPR memang sudah