Archive
Back to homepage
Konsep HPP di RKUHAP Lebih Baik Dari Praperadilan di KUHAP Saat Ini
ICJR melanjutkan kampanye pembaharuan peradilan pidana di Indonesia dengan mengadakan Diskusi Publik bekerja sama dengan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Pidana) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) dengan tema “Reformasi hukum acara dengan pembaharuan KUHAP : Praperadilan
Read More
Praperadilan : barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!
“Praperadilan adalah barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!” adalah sepenggal kalimat yang disampaikan oleh Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, dihadapan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Bandung, dalam sebuah acara Diskusi Publik bertema “Reformasi hukum acara dengan pembaharuan
Read MorePemenjaraan Terdakwa Kasus Penghinaan Melanggar HAM Internasional
KBR68H, Jakarta – Mahkamah Agung diminta melakukan moratorium penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa yang terlibat kasus penghinaan dan dinyatakan terbukti bersalah. Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengatakan, MA harus mempertimbangkan dengan serius untuk tidak menjatuhkan
Read MoreICJR dan IMDLN serukan moratorium penjatuhan pidana penjara dalam kasus tindak pidana Penghinaan
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN) mendesak Mahkamah Agung RI untuk melakukan moratorium penjatuhan pidana penjara bagi para terdakwa yang terlibat kasus penghinaan dan dinyatakan terbukti bersalah. Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, menyatakan
Read More
Melihat Kebijakan Hukum Penghinaan dalam Rancangan KUHP
Mengatur Penghinaan dalam hukum pidana memang menjadi sorotan dunia saat ini, banyak negara yang mengkaji ulang pengaturannya, ada yang mulai menghapuskan pengaturannya namun tidak sedikit pula yang tetap memanggap pengaturan hukum pidana penghinaan tetap penting. Di Indonesia, dalam konteks pembentukan
Read MoreMedia Kit: Penyadapan dalam Rancangan KUHAP
Penyadapan menjadi sorotan publik ketika mekanisme ini di klaim oleh aparatur penegak hukum sebagai salah satu kunci untuk membongkar kasus-kasus besar yang sulit terpecahkan. Kehadiran penyadapan pun disambut dengan pro kontra dari penggiat hukum di Indonesia, ada yang memaknainya sebagai
Read MoreMedia Kit: Penahanan Pra Persidangan dalam Rancangan KUHAP
Di Indonesia, tidak dikenal istilah penahanan pra persidangan. Karena di dalam KUHAP penahanan dibedakan berdasarkan tingkat pemeriksaannya. Namun, istilah ini mulai diperkenalkan dengan satu definisi tegas yaitu penahanan yang berikan oleh penyidik dan penuntut umum. Masalah penahanan prapersidangan sejak lama
Read MoreMendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia
Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia Oleh : Erasmus A. T. Napitupulu Associate Researcher pada Institute for Criminal Justice Reform Penyadapan merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana, setidaknya ungkapan tersebut merupakan paham yang sering diucapkan oleh
Read MoreRKUHAP Belum Detail Atur Soal Penyadapan
Saat ini masing-masing institusi dapat melakukan penyadapan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kini, aturan penyadapan tercantum dalam draf Revisi KUHAP (RKUHAP). Hal ini sebagai kodifikasi dari aturan penyadapan yang tersebar di berbagai peraturan perundangan. Hanya saja, aturan penyadapan dalam
Read More