Archive
Back to homepageInstitusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan
Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan, kalimat tersebut adalah sepenggal kesimpulan dari Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR. Pada diskusi denga tema “Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam rangka Launching Buku “Praperadilan : Teori,
Read MoreKomentar atas Bantuan Hukum dalam Rancangan KUHAP
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013 adalah 28.066.550 orang atau 11,37 % dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa 11,37 % dari total seluruh penduduk Indonesia berpotensi
Read MoreInstitusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan. Pernyataan itu dikatakan Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju dalam diskusi bertema ‘Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia’ di Jakarta pada Selasa
Read MoreICJR Luncurkan Buku Tentang Praperadilan
ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) mengadakan diskusi sekaligus peluncuran buku mengenai Praperadilan, Selasa (25/3), di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat. Diskusi tersebut menghadirkan Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH., LLM., Ifdhal Kasim, SH., dan Jampidsus Widyopramono. Ketua ICJR Anggara saat
Read MoreHPP dan Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP
Dalam konteks penghargaan terhadap hak-hak dasar warga negara, praperadilan merupakan salah satu materi terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Sebagai mekanisme komplain yang bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa, praperadilan menjadi
Read MorePenahanan Pra Persidangan Dalam Rancangan KUHAP
Sejak lama, negara-negara di dunia telah menaruh perhatian yang besar terhadap isu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang. Masyarakat internasional menyadari betapa rentannya hak-hak individu (awam) yang dilanggar ketika ia berhadapan dengan negara, termasuk dalam kerangka penegakan hukum. Oleh karena itu
Read MorePeraturan Bersama Penanganan Pencandu Narkoba Tuai Kritik
Jakarta – Peraturan Bersama terkait Penangaan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menuai kritik. Peraturan bersama itu diragukan efektivitasnya. “Apabila memang ada niat kuat dari pemerintah, harusnya yang dilakukan pertama kali adalah revisi terhadap UU No.
Read MorePeraturan Bersama Narkotika diragukan, Lebih baik merevisi UU Narkotika
Selasa (11/3/2014), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,
Read MorePeraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung,
Read MoreICJR: Perlu Antisipasi Dampak PK Lebih dari Sekali
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bisa berdampak meningkatnya pengajuan upaya luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Selama ini, jumlah pengajuan PK yang masuk ke MA tak sebanyak dengan jumlah pengajuan kasasi. Oleh
Read More