Archive
Back to homepage
ICJR nilai Penahanan Terhadap Florence Sihombing tak Beralasan
Permasalahan yang menjerat Florence Sihombing saat ini sedang bergulir. Kasus postingan Florence di Media Sosial Path miliknya berdampak panjang terlebih saat beberapa oraganisasi melaporkan dirinya ke Polisi dengan dugaan penghinaan. Oleh Kepolisian Daerah Jogjakarta, Florence kemudian ditahan, atas dasar tidak
Read More
Pemerintah Undang ICJR bahas RUU Anti Penyiksaan
Harus diakui, masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia tidak lepas dari kelamahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban penyiksaan. Membentuk peraturan perundang-undangan anti penyiksaan merupakan hutang Indonesia. Saat ini agenda RUU KUHP dan
Read More
ICJR Jalani Sidang Pertama Permohonan Pengujian Pasal 245 UU MD3
Kamis, 28 Agustus 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah melaksanakan sidang perdananya terkait dengan Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa
Read More
ICJR Pertanyakan Kapolri terkait Laporan Penghinaan Adrianus Meliala ke Bareskrim
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mempertanyakan tindakan Kapolri, Jend (Pol) Sutarman, yang melaporkan Adrianus Meliala –anggota Kompolnas- ke Bareskrim Mabes Polri. Adrianus Meliala, Kriminolog dan anggota Komisi Kepolisian Nasional diperiksa di Mabes Polri akibat pernyataannya di salah satu media
Read More
Menggugat UU MD3 : ICJR hadapi sidang pertama di MK
Kamis, 28 Agustus 2014, ICJR akan menjalani sidang pertama Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah MK selesai menyidangkan sengketa Pilpres, saat ini isu yang tengah disorot adalah kehadiran
Read More
Perlindungan bagi whistleblower dan Pelaku yang bekerja sama, Harus Diperkuat
Sejak 15 Agustus 2014, Komisi III DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan hasil monitoring Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat 139 daftar dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disusun
Read More
Pendampingan Hukum Dalam RPP SPPA Harus direvisi
Paska berlakunya UU SPPA, pemerintah kini menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas UU SPPA (RPP SPPA). Sebagai aturan pelaksana, PP SPPA diharapkan mampu menerjemahkan atau setidaknya memberikan jalan agar UU SPPA dapat berjalan dengan baik di level praktik.
Read MoreJudicial Review on Internet Censorship en Route
Less than a month after the Minister of Communications and Information Technology (Menkominfo) issued a policy on internet censorship, civil society groups are already planning to file a judicial review against the policy. Included in the Menkominfo Regulation No. 19
Read More
Koalisi Minta Pembahasan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Selesai di Periode Akhir DPR Tahun 2009-2014
Pada tanggal 16 Agustus 2014, DPR RI akan memulai masa masa sidang ke I , sampai dengan tanggal 30 September 2014. Persidangan ini dapat dikatakan sebagai masa persidangan terakhir anggota DPR Periode 2009-2014. Dalam masa persidangan terakhir ini, tercatat sejumlah
Read More
Justice Collaborator (JC) Layak Dapat Vonis Percobaan
–Vonis Ringan untuk Hendra sebagai JC, berdampak positif bagi pemberantasan korupsi – Perkara korupsi Videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah masuk masa persidangan, dan dalam waktu dekat akan ada putusan bagi terdakwa Hendra Saputra, office boy yang
Read More