Archive
Back to homepage
ICJR Demands the Government to Fulfill Promise to Revise ITE Law and Repeal Article 27 Paragraph 3 of ITE Law
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) reminds the Minister of Communication and Information Technology, Rudiantara, to immediately fulfil the Government’s promise to revise Law on Information and Electronic Transaction (ITE Law). Anggara, the Chairperson of Governing Board of ICJR, asserts
Read More
Ahli : Pasal 245 UU MD3 Diskriminatif, Melanggar Kesetaraan Di Hadapan Hukum, Dan Menghambat Akses Korban Pada Keadilan
Hari ini, Rabu, 29 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), selaku pemohon pada Perkara Nomor 76/PUU – XII/2014 perihal Pengujian UU MD3, akan kembali menjalani persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan kali ini, ICJR mendatangkan Roichatul Aswidah, M.A.,
Read More
ICJR Tagih Janji Pemerintah Revisi UU ITE dan Mencabut Pasal 27 ayat (3)
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengingatkan agar Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, segera melaksanakan janji pemerintah untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, menegaskan bahwa revisi UU ITE telah dijanjikan oleh Pemerintah
Read More
Uji UU MD3, Ahli: Mahkamah Kehormatan Dewan Intervensi Kekuasaan Kehakiman
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti mengatakan persyaratan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menyelidiki dan menyidik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bentuk intervensi kekuasaan kehakiman. Menurutnya, kendati izin tersebut tidak berkaitan langsung dengan hakim, kekuasaan
Read More
ICJR Resmi Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait Pada PUU Tindak Pidana Pencucian Uang
Kamis 16 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) resmi menjadi pihak terkait tidak langsung dalam Perkara No. 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar
Read MoreSinggung Keistimewaan DPR, Pengamen Bersaksi di MK
Warga negara biasa langsung diproses hukum, sedangkan anggota DPR harus seizin MKD. Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggota MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) yang dimohonkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Sejarahwan JJ Rizal mempersoalkan Pasal
Read More
ICJR Pushes the District Court of South Jakarta to Use Examination through Teleconference for Child Witness/Child Victim in the JIS Case
On 7 October 2014 in the District Court of South Jakarta, the trial of Jakarta International School (JIS) case had been performed with an agenda of child witness examination that was conducted in closed. Had been presented child witnesses who
Read More
ICJR Dorong Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gunakan Pemeriksaan Melalui Teleconference Bagi Anak Saksi/Anak Korban Dalam Sidang JIS
Pada 7 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Persidangan Kasus JIS telah dilakukan dengan agenda pemeriksaan anak saksi yang dilakukan secara tertutup. Telah dihadirkan anak saksi yang merupakan saksi kunci yang berada dalam perlindungan LPSK. Dalam persidangan yang tertutup
Read More
ICJR: The JIS Case Trial Must Become an Implementation Model of Child Witness Protection in Accordance with the Juvenile Justice Law
Currently the Jakarta International School (JIS) sexual abuse case is ongoing in the South Jakarta Court. And since the last two weeks witnesses examination are conduted including witnesses that are categorized as a child or more commonly known as child
Read More
ICJR: Persidangan Kasus JIS harus menjadi Model implementasi Perlindungan anak saksi yang sesuai dengan UU SPPA
Saat ini sidang Kasus Kekerasan Seksual JIS sedang di gelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Dan sejak dua minggu terakhir pemeriksaan saksi tengah dilakukan termasuk saksi yang berkategori anak atau dikenal dengan anak saksi. Rencananya pada 7 Oktober 2014, persidangan akan
Read More