Archive
Back to homepage
Hukuman Mati di Indonesia Bukan Hal yang Sederhana, Ini Akan Jadi Perhatian Khusus Forum Internasional
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah meminta agar pemerintah Indonesia membatalkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Bahkan juru bicara PBB, Stephane Dujarric, telah menyampaikan agar pemerintah Indonesia membatalkan dan menghapus hukuman eksekusi mati terhadap kasus-kasus pelanggaran obat-obatan itu. Pemerintah Indonesia harusnya
Read More
Tiga Langkah yang Dilakukan oleh KPK Pasca Putusan Praperadilan BG
Putusan permohonan praperadilan BG yang dilakukan oleh Hakim pengadilan Negeri Jakarta hari ini cukup mengagetkan banyak pihak. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Putusan ini memang menerobos pakem praktek praperadilan Indonesia selama ini yang
Read More
ICJR Ingatkan Hakim agar Berhati-hati dalam Memutus Perkara Praperadilan Budi Gunawan
ICJR Minta Pemerintah, DPR, dan MA untuk Keluarkan Regulasi Yang Dapat Menambal Kekosongan Hukum Dalam Pengujian Penetapan Tersangka Praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) telah memasuki tahapan akhir dari pemeriksaan oleh Hakim di PN Jakarta Selatan. Senin 16 Februari 2014 nanti
Read More
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akil Mochtar Berdampak Positif bagi Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang
Hari ini (12/02/2015) merupakan sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan Putusan dengan Nomor perkara 77/PUU-XII/2014 tentang Pemohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana
Read More
ICJR: Tak Ada Perbuatan Pidana dalam Chatting Mesra di Facebook
PN Bandung semestinya sejak awal sudah menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Wisni Yetti Pada Kamis, 12 Februari 2015, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menuntut Wisni Yetti (47) karena dianggap melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat
Read MoreHouse sets priority bills despite early criticism
After weeks of discussion with the government, the House of Representatives Legislation Body (Baleg) has completed a list of 159 bills regulating various aspects of life to be endorsed until 2019. However, some have sparked concern, particularly from law observers.
Read More
ICJR Beri Apresiasi Perluasan Tafsir Unsur Perkosaan
Berdasarkan Putusan PN No. 410/PID.B/2014/PN.Bgl, Majelis Hakim PN Klas I A Bangkulu yang beranggotakan Cipta Sinuraya, S.H., Syamsul Arief, S.H., M.H., dan Rendra Yozar DP, SH, MH, telah mengeluarkan satu putusan yang akan mengubah wajah pembuktian dalam kasus-kasus perkosaan. Dalam
Read More
ICJR Usulkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan
Salah satu alasan yang mendesak untuk segera diadakan pembaharuan adalah persoalan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum. KUHAP 1981 hanya menyediakan lembaga Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal dari masyarakat terhadap proses penegakkan hukum.
Read MoreICJR Minta Tiga RUU Prolegnas Diawasi Ketat
Baleg akan mengundang pengusul RUU, agar masyarakat mengetahui tujuan dan materi muatan RUU yang diusulkan pengusul. DPR menyetujui sebanyak 159 RUU masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015-2019. Dari sekian RUU, sebanyak tiga RUU mendapat perhatian dari Institute for Crimina
Read MoreICJR : Tiga RUU Terkait Pidana yang Masuk Prolegnas Harus Diawasi
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mengawasi proses pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam program legislasi nasional 2015. ICJR menilai ada tiga RUU yang harus
Read More