ICJR: Three Draft Laws related to Criminal Law in the 2015 National Legislation Program should be supervised

On Monday 9 February 2015, the House of Representatives and the Government will ratify the 2015 National Legislation Program (2015 Prolegnas). In the 2015 Prolegnas, there are 37 Draft Laws which are consisted of 15 Amendment Draft Laws and 22

Read More

ICJR: Tiga RUU terkait Pidana dalam Prolegnas 2015 Harus Diawasi

Pada Senin 9 Februari 2015, DPR dan pemerintah akan segera mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Dalam prolegnas 2015 tersebut, tercatat ada 37 Rancangan Undang Undang (RUU) yang terdiri dari 15 RUU Perubahan dan 22 RUU baru yang diusulkan oleh

Read More

ICJR: Masih Bebasnya Labora, Kinerja Aparat Penegak Hukum Memprihatinkan

Sungguh aneh bahwa sampai dengan saat ini Labora masih bebas. Walaupun telah menjadi terpidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 Milyar subsider 1 tahun kurungan yang diputus oleh MA karena tindak pidana kejahatan pembabakan liar, penimbunan BBM, dan Pencucian

Read More

Kasus Keluarnya Labora Sitorus dari Lapas klas II Sorong, Bukti Lemahnya Penegakkan Hukum di Indonesia

Sampai saat ini Labora Sitorus, terpidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 Milyar subsider 1 tahun kurungan yang diputus oleh MA karena tindak pidana kejahatan pembabakan liar, penimbunan BBM, dan Pencucian Uang,  masih belum dapat dieksekusi. Ada beberapa alasan

Read More

ICJR dan ICW gugat Surat Ederan Menteri Hukum dan HAM Yang Membuka Celah Pemberian Remisi Bagi Para Koruptor

Dengan Surat Edaran Ini Beberapa Koruptor Keluar Dari Jerat Pengetatan Remisi Ketetuan Surat Edaran No. M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatanbagi Kepala Kantor

Read More

ICJR Demands Minister of Interior Affair’s promises of Executive Review on Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law

On 2014, the draft paper of Qanun or Raqan (Aceh Regional Islamic laws) on Jinayat (criminal law) was again presented to of House of Representative of Aceh Regional Government (DPR Aceh) to be discussed as a bill. After some discussions,

Read More

ICJR Tagih Hasil Review Mendagri Atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pada 2014, naskah rancangan qanun (raqan) tentang Hukum Jinayat kembali di dorong ke DPRAceh (DPRA) oleh pemerintah Aceh. Setelah dilalukan pembahasan, DPRA mengesahkannya pada 27 September 2014. Efektif nya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlaku pada

Read More

Evalusi Seluruh Proses Hukum dengan Prinsip Fair Trial

Proses persidangan terhadap seluruh terpidana mati wajib untuk dievaluasi berdasarkan pada prinsip-prinsip fair trail, karena ditengarai proses persidangan tersebut jauh dari prinsip-prinsip tersebut. Hal ini tergambar dari pemenuhan hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa, profesionalitas penegak hukum, sampai indepensi proses sidang itu

Read More

Pretrial Hearing in Indonesia: Theory, History, and Practice

One of the most debated issues among the legal profession is the coercive action conducted by law enforcement officials, particularly the Investigators and Prosecutors. In general, coercive actions that are commonly acknowledged in most countries are arrest, detention, search, foreclosure,

Read More

Pleas for death-row convicts grow louder

Death-penalty critics are continuing to call on President Joko “Jokowi” Widodo to spare the lives of convicted drug dealers, several of whom will face the firing squad this month. The Attorney General’s Office (AGO) recently revealed the names of 11

Read More