Archive
Back to homepage
Maraknya Korban UU ITE, Masyarakat Sipil Tuntut Rombak Regulasi
Aliansi masyarakat sipil, Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) menuntut parlemen dan pemerintah segera merombak regulasi mengenai informasi dan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan maraknya kriminalisasi atas nama pencemaran nama baik, pemblokiran situs sepihak, dan monopoli kepemilikan infrastruktur
Read More
ICJR Dukung Mahkamah Agung Untuk Membuat Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah sejumlah Hakim Agung yang mendesak pimpinan MA untuk segera menggelar rapat pleno untuk menerbitkan Peraturan MA (Perma) tentang Praperadilan, karena putusan Praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi masih ditanggapi berbeda oleh para hakim termasuk
Read More
ICJR Kritik Keras Pemblokiran Situs Internet oleh Kominfo
ICJR dorong korban salah blokir untuk ajukan gugatan perdata ke Menteri Komunikasi dan Informatika Pada 30 Maret 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan daftar Sembilan belas situs untuk dilakukan pemblokiran. Ke 19 situs ini ditutup berdasarkan permintaan dari Badan Nasional
Read More
ICJR Kirimkan Amicus Curiae Dalam Kasus Florence Sihombing
Senin, 30 Maret 2015, ICJR telah mengirimkan Amicus Curiae (Dokumen Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Amicus Curiae ini dikirim untuk memberikan komentar tertulis pada kasus Florence Sihombing (Flo), dengan perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Sebelumnya, seperti diketahui, Jaksa dalam kasus Flo
Read MoreKodifikasi Penuh RUU KUHP Dipertanyakan LSM
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP mempertanyakan kebijakan kodifikasi penuh dalam rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP). Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan kebijakan kodifikasi penuh menutup penggunaan KUHP
Read MorePembahasan Rancangan KUHP Diminta Khusus
Rumitnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati hukum meminta pembahasannya dilakukan secara khusus. Dalam keterangan tertulisnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, merekomendasikan revisi aturan tersebut dilakukan bersama kelompok kerja khusus rancangan undang-undang KUHP di
Read More
ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP : Model Pembahasan Rancangan KUHP di DPR Perlu Terobosan Baru
Sejak kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam Progam Legislasi Nasional(Prolegnas) 2015 memprioritaskan kembali Rancangan KUHP sebagai prioritas pembahasan tahun 2015, sampai saat ini Proses Rancangan KUHP KUHP 2015 masih berada di tangan pemerintah. Pemerintah belum juga menyelesaikan versi terbaru dari Rancangan
Read More
The Case of Yusman Telaumbanua, Prove of Weak Fair Trial in Death Penalty
This case is a factual evidence that the Juvenile Justice Law (UU SPPA) is not properly implemented, Children Rights are not protected, and even worst proves the poor standard of Fair trial process for defendant who is threaten with death
Read More
Kasus Yusman Telaumbanua, Bukti Lemahnya Fair Trial dalam Hukuman Mati
Kasus ini bukti nyata UU SPPA tidak dijalankan dengan baik, Hak Anak tidak dilindungi, dan lebih buruk membuktikan bahwa buruknya standar proses peradilan bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati Vonis pidana mati terhadap anak berusia 16 tahun, Yusman Telaumbanua
Read More
ICJR Ragu Pemerintah Rampungkan Seluruh Peraturan Pelaksana UU SPPA
Peraturan Pelaksana UU SPPA selambat-lambatnya disahkan 31 Juli 2015, Pemerintah diingatkan jangan sampai mengambil resiko dengan mengesahkan Rancangan Peraturan Pelaksana SPPA yang tidak jelas kualitas pembahasannya. Dalam hitungan bulan, tepatnya 31 Juli 2014 nanti, UU SPPA akan resmi berlaku. Hal
Read More