Archive
Back to homepage
Execution of Karni Bt Medi Tarsim: President Jokowi’s Administration Failed to Protect Indonesian Citizen
“Therefore to established a government of the State of Indonesia which protect the whole people of Indonesia and the entire homeland of Indonesia (Paragraph 4 of Preamble of Indonesia Constitution”) After the Jokowi’s administration failed in protecting an Indonesian citizen,
Read More
Menguji SEMA Peninjauan Kembali, Dikandangnya Sendiri Organisasi Masyarakat Sipil daftarkan Pengujian SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali
Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute, dan Ikohi menganggap SEMA 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali Menghalangi Akses Terpidana dan Ahli Warisnya untuk Mendapatkan Keadilan Pada Hari ini, Jumat, 17
Read More
Eksekusi Mati Karni Bt Medi Tarsim: Pemerintahan Presiden Jokowi Gagal Melindungi Warga Negara Indonesia
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Alinea ke 4 Pembukaan UUD RI Tahun 1945)” Setelah pemerintahan Presiden Jokowi gagal dalam melindungi warga Negara Indonesia, SIti Zaenab, yang
Read More
Terkait Eksekusi Siti Zainab, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Harus Minta Maaf Pada Rakyat Indonesia
Belum lama Pemerintah Indonesia mempertontonkan ketegasan semu dengan tanpa ampun menjalankan eksekusi mati, beberapa kali pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mengusung nama besar kedaulatan negeri untuk tetap melegalkan pencabutan nyawa oleh negara. Hari ini, kita seakan tertampar keras dengan fakta
Read MorePerjalanan Rancangan KUHP
Berikut ini disajikan data dan informasi mengenai Rancangan KUHP Rancangan KUHP versi 21 Januari 2015 Buku I (unduh) Buku II (unduh) Rancangan KUHP versi DJPP Kemenkumham, 25 Februari 2015 Naskah Akademik (unduh) Buku I (unduh) Buku II (unduh)
Read MoreTerungkap, Sejumlah Kejanggalan Peradilan di Indonesia
Hasil studi ini didasarkan pada 42 putusan pengadilan Masalah peradilan pidana di Indonesia memang telah lama menjadi isu khusus. Beberapa laporan lembaga non-pemerintah menunjukkan bahwa masalah peradilan pidana di Indonesia cukup memprihatinkan. Fakta mengejutkan baru-baru ini menyatakan hukum acara pidana
Read MorePeradilan masih kacau, pemerintah diminta moratorium hukuman mati
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan penelitian mengenai potret hukuman mati dalam peradilan pidana studi atas 42 putusan pengadilan. Putusan yang dikaji merupakan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dari tahun 2002 hingga putusan tahun 2009. Peneliti
Read MoreICJR: Ada Anak-anak dan Remaja yang Dapat Vonis Mati
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan penelitian terhadap 42 putusan terpidana mati yang dikeluarkan pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian itu, ada tiga terpidana mati yang pada saat melakukan tindakan kejahatannya masih berusia anak-anak atau remaja. “Dari
Read MoreICJR: Dari 42 Putusan Vonis Mati, 11 Kasus Diwarnai Penyiksaan
Pemerintah diminta menunda semua eksekusi mati sampai ada hukum acara pidana yang seusai standar “fair trial”. Lembaga riset Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan hasil kajian atas vonis pidana mati di Indonesia. Dari hasil penelitian atas putusan hukuman mati
Read MoreProses Hukum Terpidana Mati Bermasalah
Banyak proses hukum dalam perkara terpidana mati bermasalah. Tidak saja upaya pengungkapan didominasi penyiksaan dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, tetapi proses hukum juga malah gagal menjerat pelaku utama dalam perkara tersebut. Hal ini menjadi benang merah pertemuan Lembaga Studi
Read More